8 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro mengusung delapan strategi yang disingkat dengan istilah “Semangka” dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen.
Ia menjelaskan bahwa delapan strategi tersebut diusung guna menerjemahkan misi bank sentral agar lebih konkret dan terukur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Delapan strategi semangka ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah,” kata Solikin dalam pemaparannya pada sesi uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Jumat.
Kedelapan strategi antara lain stabilitas makroekonomi dan keuangan, ekonomi syariah dan pesantren, makroprudensial inovatif, akselerasi reformasi struktural, navigasi stabilitas harga pangan, gerak UMKM dan ekonomi kreatif, keandalan digitalisasi sistem pembayaran, serta aksi bersama, sinergi, dan kolaborasi.
Terkait stabilitas makroekonomi dan keuangan, Solikin mengingatkan bahwa hal itu berfungsi sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak.
Ia menekankan bahwa stabilitas yang harus dibangun bukanlah stabilitas yang kaku dan reaktif, melainkan bersifat dinamis dan antisipatif. Keterkaitan antar sektor riil, sektor keuangan, dan pasar keuangan juga harus diperkuat agar transmisi kebijakan berjalan lebih efektif dan potensi risiko sistemik dapat diantisipasi sejak dini.
Pada strategi ekonomi syariah dan pesantren, Solikin mencatat bahwa dalam konteks Indonesia, ekonomi pesantren sejatinya merupakan modal sosial yang mendorong produktivitas pembangunan ekonomi nasional.
Dalam hal ini, BI akan memperkuat komitmen dalam pengembangan ekonomi pesantren, antara lain melalui penguatan dan integrasi ekosistem usaha meliputi pembiayaan syariah, akses pasar, teknologi, dan pendampingan.
Selanjutnya, strategi makroprudensial inovatif diarahkan untuk menjadi instrumen kunci dalam mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal, seimbang, dan inklusif di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan bank sentral.
Dalam konteks mendorong intermediasi, prinsip untuk menjembatani suplai likuiditas dengan permintaan kredit dinilai diperlukan. Oleh sebab itu, Solikin pun mengusung program baru bernama “Pinisi” yaitu percepatan intermediasi perbankan.
Pada strategi akselerasi reformasi struktural, menurut Solikin, aspek tersebut menjadi prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.
Sementara pada navigasi stabilitas harga pangan, strategi diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar status makroekonomi, pertumbuhan inklusif, sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
Pada strategi berikutnya, Solikin juga menyoroti pentingnya posisi UMKM ekonomi kreatif mesin utama pertumbuhan inklusif sekaligus sumber pertumbuhan baru perekonomian nasional.
Dalam kerangka tersebut, BI mendorong digitalisasi end-to-end bagi UMKM mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar dan efisiensi sistem pembayaran.
Terkait dengan strategi keandalan digitalisasi sistem pembayaran, Solikin memandang bahwa hal itu merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional.
Sedangkan pada strategi aksi bersama, sinergi dan kolaborasi, ia mengatakan akan berupaya memperkuat koordinasi antara bank sentral dengan kementerian/lembaga terkait. Sinergi dipandang sebagai kunci dalam mendorong transformasi struktur ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.
“Apabila Dewan yang terhormat berkenan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengembangkan amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Insyaallah saya akan melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi,” kata Solikin.
Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Dirinya menjadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.
Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1), akan diikuti oleh dua kandidat lainnya yakni Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.
Komisi XI DPR RI rencananya akan mengadakan rapat internal pada Senin untuk pengambilan keputusan atas deputi gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat. Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
