1 week ago
26
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan hilirisasi mineral nasional kian menunjukkan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja. Pengembangan proyek pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas serapan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja formal dan terampil.
Dampak tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, yang menilai hilirisasi mineral sebagai instrumen strategis dalam mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia.
Eddy menyampaikan, kebijakan hilirisasi memberikan efek langsung terhadap pembukaan lapangan kerja baru, terutama pada sektor industri pengolahan dan pemurnian mineral.
“Kami menyambut positif kebijakan hilirisasi karena dampaknya sangat konkret terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama tenaga kerja formal yang terampil dan memiliki nilai tambah tinggi,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, salah satu proyek yang dinilai memberi kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah pengembangan ekosistem pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium terintegrasi yang dijalankan oleh Grup MIND ID.
Berdasarkan dokumen Pra Feasibility Study (PFS) yang disusun BPI Danantara bersama Satuan Tugas Hilirisasi, proyek strategis dengan total investasi sekitar Rp60 triliun itu diproyeksikan mampu menyerap hingga 14.700 tenaga kerja baru, baik pada fase konstruksi maupun operasional.
Ia menilai investasi berskala besar tersebut akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang luas terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan nasional. Tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung di sektor industri, proyek ini juga mendorong tumbuhnya lapangan kerja di sektor-sektor pendukung.
Eddy mengatakan, ekosistem industri yang terbentuk akan menggerakkan berbagai sektor lain di sekitar kawasan industri.
“Investasi seperti ini akan menggerakkan ekosistem ekonomi di sekitarnya, mulai dari sektor logistik, jasa pendukung, hingga UMKM lokal,” katanya.
Urgensi hilirisasi, lanjut Eddy, semakin relevan mengingat kebutuhan aluminium nasional yang hingga kini masih bergantung pada impor. Saat ini, kebutuhan aluminium domestik mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, dengan sekitar 54 persen masih dipenuhi dari luar negeri.
Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan bauksit yang sangat besar, dengan total sumber daya mencapai sekitar 7,78 miliar ton dan cadangan sekitar 2,86 miliar ton. Potensi ini dinilai menjadi basis penting untuk membangun industri aluminium nasional yang berdaya saing dan mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.
Eddy menegaskan, hilirisasi harus terus didorong hingga ke tahap industrialisasi produk turunan dan barang jadi, agar manfaat ekonominya semakin optimal.
“Ketika pemrosesan dan industrialisasi dilakukan di dalam negeri, lapangan kerja tercipta, nilai tambah tinggal di Indonesia, dan manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh tenaga kerja dan masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya.
