1 hour ago
1
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa melalui program unggulan Trans Tuntas, lahan transmigrasi yang sebelumnya dianggap tidak bernilai kini memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang signifikan. Langkah ini merupakan bagian dari penataan aset negara yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam Town Hall Meeting di Gedung Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis, Mentrans mengungkapkan bahwa dari total 3,1 juta hektare Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi, sebanyak 300 ribu hektare telah berhasil diinventarisasi.
"Dari jumlah tersebut, sekitar 22 ribu hektare telah divaluasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dengan taksiran nilai mencapai Rp3,1 triliun. Masih ada potensi lebih dari 500.000 hektare lagi yang akan kami valuasi bersama DJKN ke depannya," ujar Iftitah.
Mentrans menggarisbawahi bahwa proses valuasi ini bukan bertujuan untuk menjual atau mengalihkan aset negara. Sebaliknya, angka tersebut menjadi dasar perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan lahan secara sah agar dapat memberikan kontribusi ekonomi nyata bagi negara dan para transmigran.
Solusi Tuntas Konflik Lahan dan Kawasan Hutan
Program Trans Tuntas juga hadir sebagai solusi konkret atas masalah tumpang tindih lahan yang selama ini menghambat kepastian hak masyarakat. Mentrans mengidentifikasi dua persoalan utama:
Lahan bersertifikat (SHM) milik transmigran yang kemudian diklaim sebagai kawasan hutan (seperti kasus di Luwu Timur). Lahan hutan yang sudah mendapat izin pelepasan namun proses administrasinya belum dinyatakan tuntas (seperti kasus di Natuna).
"Kami berkomitmen menyelesaikan tumpang tindih ini secara cepat dan responsif. Trans Tuntas memastikan setiap jengkal lahan transmigrasi memiliki status hukum yang jelas sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh birokrasi masa lalu," pungkasnya.
sumber : Antara
