Brussel (ANTARA) - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, UNRWA, terpaksa memangkas layanan kemanusiaannya hingga 20 persen akibat krisis pendanaan yang parah.
Hal tersebut disampaikan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini kepada Anadolu pada Rabu (5/2), seraya mendesak negara-negara donor untuk mengubah dukungan politik menjadi kontribusi keuangan yang nyata.
“Saat ini, lembaga kami mengalami kekurangan dana anggaran yang sangat besar untuk mempertahankan seluruh layanan di kawasan, dengan jumlahnya lebih dari 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,37 triliun),” kata Lazzarini.
Ia menambahkan bahwa UNRWA bahkan tidak lagi mampu menanggung biaya audit operasional. Kendati telah melakukan berbagai langkah penghematan sepanjang 2025, UNRWA terpaksa mengambil keputusan tambahan untuk mengurangi volume layanan sebesar 20 persen.
“Yang berarti, alih-alih sekolah berlangsung lima hari dalam sepekan, kini hanya empat hari. Begitu pula klinik kesehatan, yang sebelumnya buka 40 jam per pekan, kini hanya beroperasi selama 32 jam,” ujarnya.
Menanggapi situasi di Gaza, Lazzarini menekankan bahwa hanya 50 orang yang diizinkan melintasi penyeberangan Rafah yang kembali dibuka dengan pembatasan ketat dari Israel.
“Perlu ditegaskan, penyeberangan Rafah baru saja dibuka. Saat ini hanya 50 orang yang diizinkan melintas, dan hanya untuk pejalan kaki. Jadi ini bukan jalur pasokan baru ke Gaza,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa warga Gaza masih menghadapi kondisi sulit dan terus menjadi korban meskipun gencatan senjata dengan Israel, yang disebutnya hanya ‘sebatas nama’, mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.
Didanai melalui kontribusi sukarela dari negara-negara anggota PBB, UNRWA telah menjadi lembaga utama penyedia bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina sejak mulai beroperasi pada 1950, dengan layanan meliputi penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.
UNRWA mendukung sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina. Selama lebih dari 75 tahun beroperasi, fasilitas-fasilitas UNRWA berulang kali menjadi sasaran serangan Israel yang berakibat pada hancurnya berton-ton makanan dan obat-obatan.
Pada Oktober 2024, parlemen Israel melarang aktivitas UNRWA di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki, dengan alasan tuduhan bahwa sejumlah pegawai badan tersebut terlibat dalam peristiwa 7 Oktober 2023.
Penghentian operasional UNRWA tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan sekitar 2,5 juta pengungsi di wilayah Palestina.
Dalam periode yang sama, sejumlah negara donor menghentikan dukungan keuangan kepada UNRWA. Langkah ini memperdalam krisis keuangan lembaga tersebut yang sangat bergantung pada kontribusi sukarela.
Sumber: Anadolu
Baca juga: UNRWA: Kekerasan Israel di Tepi Barat capai "level rekor"
Baca juga: PLO: Aksi membabi buta Israel ancam tugas UNRWA di Palestina
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

2 hours ago
1







































