1 week ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Deniey Adi Purwanto mengatakan penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memunculkan kekhawatiran di kalangan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tak lepas dari latar belakang Thomas yang memiliki koneksi politik, bahkan kekeluargaan dengan orang nomor satu di Indonesia.
"Respons publik akan ada disrupsi terhadap independensi Bank Indonesia," ujar Deniey dalam diskusi publik bertema "Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi" di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Hal tersebut berkontribusi pada pelemahan rupiah hingga mendekati rekor terendah, sekitar Rp 16.985 per dolar AS, serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Pasalnya, pasar memperkirakan adanya potensi pergeseran kebijakan dari kontrol moneter ortodoks.
"Jika investor menilai dewan gubernur baru akan lebih selaras dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah atau kurang berkomitmen terhadap inflasi dan stabilitas nilai tukar, arus keluar modal dapat meningkat, sehingga memberikan tekanan lebih lanjut ke bawah pada rupiah," ucap Deniey.
Deniey juga menyinggung ekspektasi sikap kebijakan moneter imbas penunjukan Thomas. Ia menyebut gubernur bank sentral sangat memengaruhi ekspektasi kebijakan moneter seperti suku bunga, intervensi valuta asing, dan manajemen cadangan.
"Pasar biasanya merespons ketidakpastian tentang kebijakan di masa depan," lanjut Deniey.
Deniey mengatakan bias pengetatan atau suku bunga yang lebih tinggi cenderung mendukung mata uang dengan menarik modal asing dan mengurangi ekspektasi inflasi. Sebaliknya, bias pelonggaran, yakni suku bunga yang lebih rendah dan sikap akomodatif, dapat melemahkan mata uang, terutama jika kondisi global tidak pasti.
"Kepemimpinan baru yang dianggap memprioritaskan pertumbuhan daripada stabilitas, bahkan secara implisit, dapat melemahkan nilai tukar karena antisipasi penurunan suku bunga atau pelonggaran pertahanan nilai tukar," sambung Deniey.
Deniey mengatakan bank sentral harus menggunakan komunikasi sebagai arah kebijakan ke depan. Ia menilai transisi kepemimpinan sering kali menimbulkan ambiguitas dalam pedoman kebijakan, yang dapat mendestabilisasi pasar valuta asing, setidaknya dalam jangka pendek.
Menurut Deniey, pesan yang jelas dan kredibel memperkuat kepercayaan serta mengurangi volatilitas. Sebaliknya, sinyal yang ambigu atau tidak konsisten justru memperkuat ketidakpastian pasar dan tekanan spekulatif terhadap mata uang.
"Dalam jangka pendek, hingga anggota dewan dan gubernur baru merumuskan kerangka kebijakan yang konsisten, nilai tukar rupiah mungkin mengalami volatilitas yang lebih tinggi," ucapnya.
Deniey menantikan perubahan Dewan Gubernur BI terhadap kapasitas intervensi nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, dan perekonomian secara umum. Ia menyebut BI selama ini aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mengurangi volatilitas melalui berbagai instrumen kebijakan.
"Nah tentu ini butuh biaya, akan tetap dilaksanakan seperti itu atau kemungkinan ada realokasi, ini mirip-mirip dengan Kemenkeu, efisiensi bahasanya sehingga ada alokasi yang lebih besar untuk kebijakan yang lain di luar mengantisipasi melalui volatilitas nilai tukar," sambung dia.
Deniey juga menyinggung pernyataan Thomas yang menekankan pentingnya sinkronisasi fiskal dan moneter, terutama dalam konteks makroekonomi yang lebih luas. Ia menyebut selama ini skema kebijakan BI dalam berkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara moneter, fiskal, dan pasar keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengedepankan independensi.
"Tapi yang akan dilihat pasar dalam koordinasi kebijakan itu punya implikasi tidak terhadap kapasitas dari BI sendiri untuk bisa memitigasi volatilitas nilai tukar," kata Deniey.
