2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, berharap dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan empat juta ton beras pada 2026. Dukungan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan gabah petani dengan pembiayaan yang efisien.
Dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat, Rizal mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan anggaran dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk membahas skema pendanaan. "Anggaran sedang kita siapkan, kami koordinasikan dalam waktu dekat ini dengan Kementerian Keuangan. Kita akan rapat secepatnya khususnya untuk tugas penyerapan yang empat juta ton beras ditambah satu juta ton jagung," kata Rizal.
Rizal menyebutkan bahwa pihaknya memiliki target penyerapan pada 2026 meliputi empat juta ton setara beras serta tambahan satu juta ton jagung. Menurutnya, pembiayaan melalui perbankan Himbara berpotensi menambah beban bunga, sehingga dukungan APBN atau alternatif pendanaan berbiaya rendah sangat penting untuk menjaga efisiensi pengadaan pangan nasional secara stabil. "Dan harapan kami kita dapat dukungan dana APBN kalau perlu sehingga tidak ada bunga-bunga lagi. Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara kan bunganya agak tinggi," ucapnya.
Opsi dukungan lain yang dipertimbangkan adalah dana Operator Investasi Pemerintah (OIP) berbunga rendah agar likuiditas terjaga dan serapan beras serta jagung petani tidak terhambat ketika masa panen raya. "Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dapat dana bantuan OIP yang bunganya hanya dua persen," tutur Rizal.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, Bulog optimistis pengadaan akan berjalan lancar, harga pembelian terjaga, petani terlindungi, serta cadangan pangan nasional semakin kuat menyongsong 2026. "Nah ini mungkin kami nanti menghadap Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), supaya ada segera tindak lanjut penyerapan beras maupun jagung," beber Rizal.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa target pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) empat juta ton pada tahun 2026 bertujuan memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan. Keputusan untuk menaikkan cadangan beras pemerintah dari tiga juta menjadi empat juta ton tahun ini dimaksudkan agar pemerintah lebih mudah melakukan intervensi pasar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan serta harga beras bagi masyarakat melalui SPHP dan menyalurkan bantuan pangan nasional secara cepat dan tepat sasaran.
"Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dari tiga juta ton, kita naikkan jadi empat juta ton agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya," kata Zulhas, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12/2025). Penambahan target serapan beras tersebut penting untuk memperkuat peran Perum Bulog sebagai penopang stabilisasi pangan nasional yang jangka panjang, berkelanjutan, adil, dan efektif bagi petani.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
