2 hours ago
2
Donald Trump telah mengambil inisiatif membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Tujuannya, kata Trump, untuk menyusun kerangka kerja dan mengkoordinasikan pendanaan rekonstruksi Gaza. Sehingga otoritas Palestina mampu memimpin wilayah tersebut secara aman dan efektif.
Dilihat dari sisi tujuan gagasan Trump tampak menarik karena dewan ini akan memikirkan bagaimana Gaza yang sudah porak poranda dibom oleh Israel bisa dibangun kembali. Tetapi pertanyaannya: bukankah Amerika telah ikut menghancur-leburkan Gaza karena Amerika selalu berada di belakang Israel.
Amerika semestinya bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Lalu mengapa sekarang dia harus mengajak negara-negara lain untuk membangun kembali Gaza? Kalau seandainya pembangunan di Gaza tersebut sudah selesai, apakah Amerika dan Israel akan mau menyerahkan pengurusan Gaza kepada pemerintah Palestina yang merdeka?
Jawabnya jelas tidak karena Donald Trump tidak akan mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat? Karena berkaca pada apa yang dilakukan pada masa jabatan yang lalu (2017-2021), Trump tampak sekali mendukung tindakan dan langkah-langkah Israel yang jelas-jelas sangat merugikan Palestina.
Sebagai contoh, Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Lalu sekarang mengapa beberapa negara Timur Tengah akan mendukung dewan yang dibentuk oleh Trump tersebut?
Rasa-rasanya apa yang dilakukan oleh Trump bersama dewan yang dia bentuk hanya akan memperlemah dan merugikan perjuangan rakyat Palestina yang ingin merdeka dan berdaulat. Apalagi kita tahu Benyamin Netanyahu sudah jelas-jelas menolak berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Jadi kesimpulannya, Dewan Perdamaian Gaza tidak akan bisa diharapkan untuk dapat menciptakan perdamaian di Gaza. Bahkan mungkin yang akan terjadi sebaliknya karena yang dibutuhkan oleh rakyat Gaza bukan gedung dan jembatan yang indah dan megah. Tapi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sementara hal itu jelas tidak diinginkan oleh Trump dan Benyamin Netanyahu.
