1 day ago
10
Skripsi idealnya adalah ruang intelektual terakhir seorang mahasiswa tempat ia mengasah kemampuan berpikir kritis, meneliti fenomena sosial, dan menyumbang perspektif baru ke dunia. Namun kenyataannya, skripsi hari ini lebih sering hadir sebagai rintangan administratif yang harus diselesaikan agar gelar bisa diraih. Ia bukan lagi karya yang membentuk pola pikir, melainkan beban psikologis dan simbol formalitas semata.
Masalah ini bukan soal mahasiswa malas atau kurang cerdas. Masalahnya adalah sistem pendidikan tinggi yang menilai keberhasilan akademik dari kecepatan lulus dan angka di ijazah, bukan dari kualitas gagasan dan kontribusi penelitian. Pertanyaan penting yang seharusnya diajukan “Apa yang kamu pelajari?” atau “Bagaimana penelitian ini memberi dampak?” berubah menjadi “Kapan sidangmu?” atau “Sudah ACC belum?”. Akibatnya, skripsi menjadi proyek yang aman, bukan inovatif; formalitas yang selesai, bukan kontribusi yang berarti.
Fenomena ini terutama terlihat pada mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang seharusnya dilatih untuk mengamati, menganalisis, dan memetakan dinamika sosial secara kritis. Dalam praktiknya, mahasiswa lebih sering belajar menyesuaikan diri dengan birokrasi, menata format, dan mengikuti template lama daripada merumuskan pertanyaan baru. Topik kritis yang menyentuh isu media, politik, atau komunikasi publik sering dipangkas karena dianggap kontroversial atau “merepotkan” dosen pembimbing. Ide kreatif yang seharusnya menjadi inti penelitian malah dikorbankan demi kelancaran prosedur administratif.
Lebih ironis lagi, hubungan kuasa antara mahasiswa dan dosen sering memperkuat kultur ini. Nilai, bimbingan, bahkan kelulusan bergantung pada satu pihak sehingga skripsi berubah menjadi arena negosiasi kepatuhan. Mahasiswa belajar satu hal: bagaimana tidak merepotkan sistem. Keberanian intelektual, kemampuan untuk mengajukan kritik, dan keinginan untuk berkontribusi pada pemahaman sosial, perlahan-lahan terkikis. Di titik ini, skripsi bukan lagi alat pengukuran kecerdasan atau etika akademik, melainkan tes kesabaran dan kemampuan menavigasi birokrasi.
Ada yang berargumen bahwa skripsi sarjana memang tidak dituntut melahirkan teori baru, apalagi revolusi ilmiah. Benar. Namun, argumen itu sering disalahgunakan sebagai pembenaran untuk menekan keberanian mahasiswa. Kontribusi akademik tidak selalu harus berskala besar; ia bisa berupa perspektif baru, kritik terhadap praktik media yang selama ini diabaikan, atau dokumentasi fenomena sosial yang relevan. Sayangnya, bahkan kontribusi minimal ini dianggap “terlalu ribet” jika tidak sesuai dengan template atau format administratif.
Dampak jangka panjangnya nyata: lulusan kampus tidak sekadar kehilangan rasa ingin tahu, tapi juga belajar cara bertahan dalam sistem, bukan cara menantang gagasan. Mereka terlatih menavigasi prosedur, menghindari risiko intelektual, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi formalitas. Gelar yang mereka raih sering menimbulkan pertanyaan serius: untuk siapa sebenarnya gelar itu diberikan? Apakah sebagai bukti kompetensi, atau sekadar simbol bahwa mahasiswa berhasil melewati rangkaian prosedur akademik yang melelahkan?
Dalam konteks ilmu komunikasi, problem ini lebih kompleks. Mahasiswa yang mestinya dilatih untuk menjadi analis kritis, pengamat media, atau komunikator yang berani, justru terjebak pada rutinitas akademik yang steril. Mereka lulus dengan gelar, tapi jarang meninggalkan kontribusi intelektual yang dapat diacu masyarakat, institusi, atau praktisi komunikasi. Ini bukan sekadar kehilangan peluang pribadi, tetapi juga menandakan kegagalan sistem pendidikan tinggi dalam melahirkan intelektual yang relevan secara sosial.
Skripsi yang seharusnya menjadi ruang refleksi dan kontribusi berubah menjadi simbol formalitas. Mahasiswa menulis bukan karena ingin memberi nilai tambah, tetapi karena tidak ada jalan lain untuk lulus. Ide-ide kritis dipangkas, pertanyaan penting dilunakkan, dan kreativitas dibatasi. Hasilnya, gelar akademik lebih menjadi pengakuan administratif daripada bukti kecakapan intelektual.
Kampus sejatinya tidak diukur dari seberapa cepat ia meluluskan mahasiswa, tetapi dari keberanian intelektual yang ditinggalkan pada mahasiswa setelah toga dilepas. Skripsi harus dikembalikan ke tempatnya: sebagai alat pembelajaran yang jujur, ruang berani mengemukakan ide, dan sarana menantang kenyataan sosial. Gelar yang disematkan tanpa makna intelektual hanyalah angka di ijazah; ia kehilangan ruhnya sebagai simbol pencapaian.
Jika mahasiswa dan sistem terus membiarkan skripsi hanyalah beban administratif, maka universitas tidak lagi menjadi laboratorium intelektual, melainkan pabrik gelar. Dan di sanalah pertanyaan tajam tetap relevan: Untuk siapa sebenarnya gelar itu diberikan? Apakah untuk mahasiswa, atau untuk sistem yang lebih peduli pada prosedur daripada gagasan?x
