23 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa perbaikan tata kelola keuangan daerah merupakan syarat mutlak bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah.
Menurut Purbaya, kurang optimalnya realisasi belanja daerah dapat menjadi hambatan dalam upaya memperbesar alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
“Perbaikilah cara membelanjakan uang. Anggarannya, ada yang bocor-bocor, segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” kata Purbaya dalam Dialog Interaktif bertajuk “DPRD Kuat, Daerah Berdaya” sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.
Purbaya menekankan sebelum pemerintah daerah meminta tambahan anggaran ke pemerintah pusat, pembenahan dalam tata kelola keuangan daerah harus dibuktikan.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengusulkan revisi anggaran ke Presiden Prabowo Subianto jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal. Namun, ia mengingatkan, tanpa perbaikan tata kelola dan efektivitas belanja, Kementerian Keuangan sulit mengalokasikan dana tambahan.
Purbaya memandang legislator daerah yakni DPRD sebagai aktor kunci untuk mengawasi APBD dan memastikan setiap rupiah digunakan secara akuntabel. DPRD diminta menjadi penjaga fiskal yang memastikan belanja tidak bocor dan program pembangunan berjalan efektif.
Selain pengelolaan anggaran, Purbaya menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat agar roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Ia menekankan bahwa perbaikan iklim investasi merupakan bagian integral dari siasat fiskal yang cerdas.
“Jadi kalau sekarang lagi lesu, kalau iklim bisnisnya diperbaiki, orang mulai jalan lagi lebih cepat. Pasti banyak yang bisnis. Kalau bagus, maka mereka akan cepat-cepat mengimplementasikan rencana bisnisnya,” ujar dia.
Bendahara Negara juga mendorong terjadinya kompetisi antar-daerah dalam menarik investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif dan insentif yang mendukung akselerasi pembangunan.
“Jadi ini daerah dengan satu yang lain akan berkompetisi. Siapa yang bisa menciptakan iklim investasi lebih bagus, infrastrukturnya lebih bagus, dia akan menarik lebih banyak dibanding yang lain, termasuk sumber daya manusia yang bagus juga,” ujarnya.
Baca juga: Menkeu pantau belanja daerah untuk kaji opsi pelonggaran TKD
Baca juga: Menkeu benarkan aturan DHE SDA direvisi, wajib “parkir” di Himbara
Baca juga: Menkeu mengungkap empat modus penghindaran bea keluar oleh eksportir
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
