6 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 turun menjadi 423,8 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga turun menjadi 29,3 persen.
Sebelumnya pada Oktober 2025, ULN Indonesia tercatat sebesar 424,9 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,4 persen. Selain itu, BI juga mencatat struktur ULN November 2025 didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Ramdan menjelaskan bahwa BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca juga: Rupiah menguat terbatas, investor hati-hati seiring pernyataan BI
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Adapun secara lebih rinci, ULN Indonesia pada November 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 0,2 persen (year on year/yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik.
Posisi ULN pemerintah pada periode yang sama tercatat sebesar 209,8 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,5 miliar dolar AS.
Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3 persen (yoy) pada bulan November 2025.
Baca juga: BI: Tekanan di pasar keuangan dunia pengaruhi rupiah pada awal 2026
“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Ramdan.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ramdan menyampaikan bahwa ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,7 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Baca juga: BI: Modal asing masuk bersih Rp1,44 T pada pekan pertama Januari 2026
Sementara itu, posisi ULN swasta juga mengalami penurunan dari 191,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025 menjadi 191,2 miliar dolar AS pada November 2025.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (yoy).
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang tercatat sebesar 0,4 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen terhadap total ULN swasta.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
