2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan Kota Mataram sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan. Program ini menargetkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran melalui integrasi basis data nasional.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram HM Ramadhani mengatakan, Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih dalam program tersebut. “Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram jadi satu-satunya daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos,” kata Ramadhani di Mataram, Rabu (4/2/2026).
Ramadhani mengatakan, digitalisasi dilakukan untuk mengatasi persoalan klasik dalam penanganan kemiskinan, terutama ketidaksinkronan basis data keluarga miskin. “Selama ini, sering ditemukan masalah seperti data ganda, warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, hingga adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.
Pendataan bansos ke depan memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disinkronkan dengan Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut diperbarui secara berkala untuk meminimalkan risiko salah sasaran.
Seluruh data masyarakat dikelompokkan dalam desil 1 hingga desil 10 guna menentukan jenis perlindungan sosial yang sesuai. Skema bantuan mencakup BPJS Kesehatan atau universal health coverage, bantuan langsung tunai, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.
Program ini melibatkan sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyediaan infrastruktur digital dan sistem server terintegrasi. Pemerintah berharap sistem yang lebih rapi dapat menekan potensi konflik sosial di tingkat lingkungan akibat salah sasaran bantuan.
“Target utama digitalisasi bansos adalah menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram yang saat ini berada di angka 1,09 persen atau sekitar 5.038 jiwa,” katanya. Ramadhani menambahkan, angka tersebut ditargetkan nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2029, selaras dengan target Pemerintah Provinsi NTB.
Untuk kemiskinan secara keseluruhan, Kota Mataram saat ini berada di angka 7,15 persen. “Pemerintah optimistis dengan waktu tiga tahun yang tersisa dan dukungan sistem digital, intervensi terhadap kelompok masyarakat rentan miskin dapat dilakukan dengan lebih efektif,” katanya.
sumber : Antara
