4 days ago
4
KPK bakal mengawasi penggunaan anggaran pemerintah untuk bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengawasan dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah korsup (koordinasi dan supervisi, red.) atau mungkin pencegahan, untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu terulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan bantuan ya, donasi dari masyarakat,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Antara, Senin (8/12).
Menurut Setyo, salah satu alasan KPK berencana melakukan upaya tersebut adalah karena banyaknya kementerian/lembaga yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berdonasi.
“Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,” kata dia.
Pada kesempatan lain, Setyo menyebut bahwa meskipun pengawasan bakal dilakukan tetapi saat ini prioritas tetap pada keselamatan korban terlebih dahulu.
"Prinsipnya ya kalau KPK tentu akan melakukan kegiatan (pengawasan). Ini kan sekarang prosesnya adalah tanggap terhadap prioritas kepada para korban. Itu dulu yang dimaksimalkan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kepatihan Pemda DIY.
Lanjutnya setelah penanganan ini selesai, pihaknya bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain soal pengawasan ini.
"Nanti setelah itu tentu ada kerja sama kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan lain-lain," ujarnya.
Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (7/12), total korban meninggal dunia akibat bencana di wilayah tersebut mencapai 921 jiwa. Sebanyak 392 orang masih dinyatakan hilang.
