4 days ago
13
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menyampaikan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak hingga 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu ditempuh melalui strategi komprehensif.
Dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.
Ia menyebut dalam beberapa tahun terakhir, rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 8–10 persen, jauh di bawah rata-rata belanja pemerintah yang mencapai sekitar 15 persen terhadap PDB.
Menurut Dian, yang juga Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, percepatan rasio pajak menuju 15 persen terhadap PDB juga diperlukan untuk mengimbangi kenaikan rasio pembayaran bunga utang yang terus meningkat.
“Pertumbuhan dari pembayaran bunga itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan pajak. Jadi ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan. Gap antara revenue, tax revenue dan belanja pemerintah itu masih cukup lebar,” ujarnya.
Dia memaparkan sejumlah langkah dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.
Pertama, memperluas basis pajak dengan memperbaiki data dan cakupan wajib pajak, termasuk sektor informal dan digital.
Kedua, meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan.
Selain itu, efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan perlu terus ditingkatkan.
Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan kebijakan tax expenditure agar lebih tepat sasaran, serta memperluas instrumen fiskal baru seperti green tax, carbon tax, dan cukai plastik.
“Kalau ini bisa dipersempit—gap antara spending dan revenue— akan mendukung kesinambungan fiskal ke depan,” ujarnya pula.
Ia menambahkan strategi peningkatan rasio pajak harus berjalan seiring dengan akselerasi belanja pemerintah.
“Yang paling penting adalah realisasi belanja supaya lebih akseleratif dan lebih ekspansif. Dan kami melihat ada potensi perbaikan dari sisi realisasi belanja, sehingga ke depannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2026," ujarnya lagi.
Baca juga: Hari Pajak, DJP janji kejar rasio pajak hingga rilis piagam untuk WP
Baca juga: Sri Mulyani jamin tak ada pajak baru demi kenaikan target RAPBN 2026
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
