1 month ago
10
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi pembicara pada acara IBEX 2019 di Fairmont Hotel, Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparanRealisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp 1.016,3 triliun, baik untuk belanja kementerian/lembaga (KL) maupun belanja non-KL.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengatakan salah satu pendorong akselerasi adalah belanja barang yang melonjak. Dari total belanja barang Rp 97,4 triliun hingga akhir Mei, sebesar Rp 26 triliun dicairkan hanya dalam sebulan terakhir.
"Untuk belanja barang telah dibelanjakan sampai dengan akhir Mei ini Rp 97,4 triliun. Kalau kita lihat komposisinya, Januari sampai April telah dibelanjakan Rp 71,4 triliun dan bulan Mei saja kira-kira belanjanya adalah Rp 26 triliun. Jadi belanja barang juga terjadi percepatan di bulan Mei ini," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (17/6).
Belanja tersebut mencakup pengadaan layanan dari kementerian kepada masyarakat Rp 50,6 triliun, bantuan operasional sekolah Rp 4,1 triliun untuk 89 ribu sekolah.
Selain itu ada juga belanja operasional kementerian/lembaga sebesar Rp 27,9 triliun untuk mendukung keamanan, distribusi bantuan, dan konektivitas.
Komponen besar lainnya mencakup subsidi biodiesel Rp 15,8 triliun, layanan kesehatan Rp 7,5 triliun, serta pembiayaan pendidikan tinggi oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senilai Rp 2,2 triliun bagi 10.500 mahasiswa. Pemerintah juga mengalokasikan Rp 9,4 triliun untuk pemeliharaan aset negara.
Salah satu jenis belanja yang menjadi sorotan adalah belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan pemerintah daerah. Nilai aset dalam bentuk persediaan tahun ini mencapai Rp 205 triliun. Tahun lalu, pemerintah telah menyerahkan barang milik negara senilai Rp 113 triliun ke daerah, termasuk jalan, irigasi, tanah, dan bangunan.
Subsidi dan Pensiun Disalurkan Penuh
Untuk belanja non-KL, pemerintah telah menggelontorkan Rp 368,5 triliun hingga Mei. Dari angka itu, Rp 82,7 triliun digunakan untuk membayar pensiun, termasuk gaji ke-13.
Sementara itu, belanja subsidi telah mencapai Rp 66,1 triliun, lebih rendah dari tahun lalu karena penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Meski begitu, volume subsidi justru meningkat. Volume BBM naik 4,3 persen, LPG 3 kg naik 3,5 persen, listrik naik 4 persen, dan pupuk melonjak hingga 27,2 persen.
"Kalau kita lihat berapa volume dari barang-barang subsidi yang disuplai, dikonsumsi oleh masyarakat, kita lihat bahwa volume-nya semuanya, hampir semuanya meningkat," jelas Suahasil.
Stimulus Ekonomi, Penguatan Sosial
Memasuki kuartal II, pemerintah mulai menggulirkan berbagai stimulus ekonomi. Diskon transportasi seperti tiket pesawat, kereta, dan angkutan laut dibiayai dari APBN sebesar Rp 0,94 triliun. Diskon tarif tol dialokasikan Rp 0,65 triliun.
Penebalan bantuan sosial, subsidi upah, dan perpanjangan insentif perpajakan juga masuk dalam stimulus tahap ini, dengan total anggaran Rp 24,44 triliun. Adapun, sebanyak Rp 23,6 triliun berasal dari APBN.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau program Makan Bergizi Gratis di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Foto: Dok. BPMIProgram Prioritas: Gizi, Kesehatan, dan Pendidikan
Pemerintah juga mempercepat eksekusi program prioritas. Program makan bergizi gratis (MBG) telah merealisasikan Rp 4,4 triliun hingga 12 Juni, menjangkau 4,89 juta penerima. Target akhir tahun adalah 82,9 juta siswa.
Layanan pemeriksaan kesehatan gratis juga meningkat. Hingga akhir Mei, sudah ada 7,5 juta peserta, dengan lebih dari 3,6 juta orang mendapatkan layanan hanya dalam satu bulan.
Sektor pendidikan juga menjadi fokus. Pemerintah menganggarkan Rp 2 triliun untuk membangun empat SMA Unggul Garuda, serta dana abadi pendidikan. Untuk Sekolah Rakyat, renovasi tahap awal senilai Rp 396,9 miliar telah dilakukan di 100 lokasi. Kementerian PUPR juga merevitalisasi 2.120 madrasah dengan anggaran Rp 2,52 triliun.
Revitalisasi terhadap 10.441 satuan pendidikan juga berjalan di bawah Kementerian Dikdasmen dengan dana Rp 16,97 miliar.
Stabilisasi Harga Lewat Stok Beras dan Pupuk
Untuk menjaga kestabilan harga pangan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 16,6 triliun untuk pengadaan gabah dan beras melalui BULOG. Produksi beras nasional Januari–April naik 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, membawa stok ke atas 4 juta ton, level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Keberhasilan ini tak lepas dari reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Perpres No. 6 Tahun 2025 dan Inpres No. 2 Tahun 2025 yang menyederhanakan 145 regulasi sekaligus mempercepat pembangunan dan rehabilitasi irigasi.
Belanja Pusat di Seluruh Daerah
Meski berasal dari belanja pemerintah pusat, semua program tersebut dijalankan di berbagai daerah. Pemerintah mencatat, belanja per kapita tertinggi terjadi di Maluku dan Papua, mencapai Rp 4 juta per orang. Kalimantan menempati urutan berikutnya dengan Rp 3,6 juta, disusul Sulawesi Rp 2,8 juta, Bali–NTT–NTB Rp 2,3 juta, Jawa Rp 2,4 juta, dan Sumatera Rp 2,1 juta.
Hingga akhir Mei, transfer ke daerah telah mencapai Rp 322 triliun, atau 35 persen dari total alokasi. Dana alokasi umum (DAU) tumbuh dari Rp 186,3 triliun menjadi Rp 189,3 triliun. Dana bagi hasil naik dari Rp 45,1 triliun ke Rp 49 triliun.
Salah satu terobosan baru adalah penyaluran tunjangan profesi guru ASN daerah langsung ke rekening. Tahap 1 (Maret–Mei) telah dicairkan Rp 16,71 triliun kepada 1,44 juta guru. Tahap 2 dimulai Juni ini dan akan terus diawasi ketat agar tepat waktu dan tepat sasaran.
