Ahli Hukum soal Abolisi Tom Lembong: Peringatan Agar Tak Kriminalisasi Kebijakan

Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menengok ke arah pengunjung saat dimulainya sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Menteri Perdagangan (Mendag) RI 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, telah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto atas persetujuan DPR RI.

Tom merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi importasi gula yang dijerat oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Terkait hal ini, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, meminta agar hal tersebut menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi dalam penegakan hukum.

"Seharusnya ini jadi peringatan juga buat penegak hukum, agar tidak ada kriminalisasi terhadap kebijakan," kata Ficar, Kamis (31/7).

"Kejaksaan harus menyadari ini jangan mau jadi alat politik rezim," jelas dia.

Ficar pun meminta Presiden untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan. Menurut dia, pemberian abolisi oleh Presiden menunjukkan kasus tersebut kental politisasi.

"Konsekuensinya presiden juga harus mengevaluasi kerja-kerja pimpinan Kejaksaan," terangnya.

Pakar Pidana, Abdul Fickar Hadjar. Foto: Dokumentasi Pribadi/HO ANTARA

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pemberian abolisi terhadap Tom Lembong atas permintaan pertimbangan dari Prabowo.

"Surat Presiden R43/pres/ tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap Tom Lembong," kata Dasco di DPR RI, Kamis (31/7).

"Pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong," lanjut Dasco menegaskan.

Abolisi adalah menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang. Artinya tuntutan pidana terhadap Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula dihapuskan.

Terkait hal itu, penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengucapkan terima kasih atas pemberian abolisi terhadap kliennya.

Ari menyebut pihaknya mesti menggelar rapat bersama tim penasihat hukum lainnya untuk menentukan sikap berikutnya. Ia pun mengaku bakal segera menyampaikan informasi pemberian abolisi itu kepada Tom Lembong.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari pemberian abolisi terhadap Tom Lembong tersebut.

Ia mengaku baru mengetahui kabar pemberian abolisi Tom Lembong tersebut dari awak media. Anang pun menegaskan bahwa pihaknya kini tengah berfokus pada upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara untuk Tom.