3 days ago
10
Jakarta (ANTARA) - Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) kembali menyuarakan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) dalam pertemuan perdana para penandatangan yang digelar di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
Pertemuan tersebut digelar dengan penandatanganan dokumen 7DDE oleh para anggota AEI. Hingga 20 Januari 2026, dokumen itu telah ditandatangani oleh 436 ekonom dan 262 non-ekonom Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri.
Direktur Eksekutif CSIS Yose R. Damuri mengatakan pertemuan ini diharapkan dapat menjaga momentum kontribusi para ekonom dalam diskusi kebijakan publik.
“Pertemuan ini diharapkan menjaga momentum kita bersama dalam berkontribusi secara aktif dalam diskusi terkait pembuatan kebijakan maupun upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keahlian kami sebagai ekonom,” ujar Yose dalam konferensi pers Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa.
Adapun tujuh poin utama Desakan Darurat Ekonomi mencakup, yang pertama, perbaikan menyeluruh misalokasi anggaran dan penempatan anggaran secara proporsional pada kebijakan dan program prioritas.
Kedua, pengembalian independensi dan transparansi lembaga negara, serta memastikan tidak adanya intervensi kepentingan pihak tertentu terhadap institusi negara.
Ketiga, penghentian dominasi negara yang berisiko melemahkan perekonomian lokal.
Keempat, melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan lisensi, serta penyederhanaan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.
Kelima, prioritas kebijakan untuk mengatasi ketimpangan dalam berbagai dimensi.
Keenam, pengembalian kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, serta penghentian program populis yang dinilai mengganggu stabilitas dan kehati-hatian fiskal.
Ketujuh, peningkatan kualitas institusi dan tata kelola negara, termasuk pemberantasan konflik kepentingan maupun perburuan rente.
Lebih lanjut, AEI juga melaporkan perkembangan advokasi sejak penyampaian 7DDE kepada publik. AEI sendiri telah diundang berdiskusi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan, serta Danantara.
Namun, aliansi menilai hasil dialog sejauh ini belum menunjukkan penanganan yang memadai terhadap persoalan mendasar, khususnya terkait misalokasi sumber daya dan lemahnya institusi.
AEI juga mencatat sejak penerbitan tujuh desakan darurat ekonomi pada 9 September 2025, berbagai diskusi telah digelar secara organik oleh para penandatangan di sejumlah daerah.
Diskusi tersebut antara lain diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Syiah Kuala.
Dalam hal ini, perwakilan AEI Titik Anas menekankan pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan modal manusia, sekaligus menyoroti persoalan pendanaan pendidikan.
"Walau konstitusi telah mengamanahkan setidaknya 20 persen anggaran publik untuk pendidikan, sayangnya alokasi 20 persen anggaran daerah tidak terpenuhi. Anggaran pendidikan ini penting misalnya untuk merealisasikan keputusan MK bahwa pendidikan dasar tidak lagi dipungut bayaran," ujarnya.
Berdasarkan evaluasi bersama, para penandatangan menilai pemerintah dan institusi negara masih belum memenuhi tuntutan 7DDE.
Ekonom Talitha Chairunissa menyatakan kondisi tersebut justru memperkuat urgensi keterlibatan aktif dan kritis para ekonom dalam diskursus kebijakan publik.
“Kami melihat bahwa kondisi ini memperkuat urgensi bagi para ekonom untuk terus terlibat secara aktif dan kritis dalam diskursus kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah," tambah Talitha.
Baca juga: Luhut temui aliansi ekonom guna respons tujuh Desakan Darurat Ekonomi
Baca juga: Aliansi Ekonom desak penyederhanaan birokrasi dukung iklim investasi
Baca juga: CSIS identifikasi empat risiko utama ekonomi RI di 2026
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
