Komdigi Bicara Sertifikasi Influencer: Kita Pelajari, Belum Diputuskan

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyebut Komdigi tengah mengkaji regulasi soal sertifikasi influencer. Aturan ini sudah diterapkan di China.

China menerapkan aturan sertifikasi influencer bagi mereka yang akan membahas soal hukum dan kesehatan. Boni menyebut, regulasi di China itu sudah menjadi buah bibir di Komdigi.

“Karena informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang,” ucap Boni di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10).

“Dan ini menarik, ya kami ada WA Group, kita lagi bahas gimana ini isu ini, ada negara udah mengeluarkan kebijakan baru nih, gitu ya,” tambahnya.

Boni mengatakan, Komdigi masih perlu masukan-masukan dari berbagai pihak terkait apakah akan menerapkan regulasi serupa atau tidak.

“Kita harus kaji bersama. Kita belum putuskan, jangankan dibuat. Masukkan dari teman-teman itu yang paling penting sebenarnya. Kita harus mendengar. Kalau perlu, oke,” ucap Boni.

“Tapi gimana? Seperti apa? Kemudian, kan pasti ada leveling grade-nya. Seperti apa harus kita atur? Menyasar siapa saja? Karena sekarang yang jadi content creator itu udah banyak banget ya,” tambahnya.

“Oleh karena itu masih, ini kita melihat dulu Mas. Saat ini belum diputuskan apa-apa,” lanjutnya.

Ia menilai, kompetensi influencer dalam membahas topik-topik tertentu memang dibutuhkan. Namun, ia menyebut, jangan sampai aturan itu nantinya malah mengekang.

“Kita perlu menjaga tapi jangan sampai terlalu mengekang, misalnya gitu,” ucap Boni.

“Kompetensi memang diperlukan. Bukan apa-apa, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang men-generate konten yang salah. Nah, ini juga monggo masukan dari rekan-rekan, sangat diharapkan,” tambahnya.

Meski belum ada keputusan, Boni menjelaskan, Komdigi memang sudah kerap kali meniru kebijakan negara lain. Termasuk PP Tunas soal perlindungan anak di ruang digital yang meniru Australia.

“Nah, sebenarnya kan kita juga belajar itu. Kenapa? Di negara tetangga, waktu itu di Australia, itu kan ada kebijakan, anak di bawah usia sekian tidak boleh menggunakan social media, gitu ya,” ucap Boni.

“Sama, kan kita belajar nih, tren dunia bagaimana untuk melindungi ekosistem digital, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ini terbaru, terus terang yang China,” tambahnya.