Somaliland dan Jalan Panjang Menuju Pengakuan Internasional

Somaliland bukanlah wilayah yang tiba-tiba muncul sebagai entitas terpisah dari Somalia. Wilayah ini memiliki pengalaman historis yang berbeda sejak masa kolonial hingga awal kemerdekaannya. Ketegangan antara wilayah utara dan selatan muncul akibat dominasi elite politik selatan, ketimpangan pembangunan, serta penggunaan sistem politik dan militer sebagai alat penindasan. Kekerasan negara pada masa rezim Siad Barre, terutama serangan terhadap Hargeisa dan Burao pada akhir 1980-an, menjadi titik balik yang membentuk trauma para masyarakat Somaliland.

Runtuhnya pemerintah pusat Somalia pada 1991 memperkuat keputusan Somaliland untuk memisahkan diri. Ketika Somalia Selatan terjerumus dalam perang saudara, konflik antar faksi, dan kebangkitan kelompok ekstremis seperti Al-Shabaab, Somaliland justru membangun stabilitas internal. Pemerintahan, sistem keamanan, mata uang, serta pemilu yang relatif konsisten menjadikan Somaliland berfungsi sebagai negara de facto, meskipun tanpa pengakuan internasional formal.

Dalam menghadapi keterbatasan status de jure, Somaliland menempuh strategi diplomasi pragmatis untuk memperkuat posisinya di tingkat internasional. Diplomasi bilateral dilakukan melalui pembukaan kantor perwakilan di berbagai negara, memungkinkan keterlibatan internasional secara fungsional. Upaya ini mencapai momentum penting melalui MoU dengan Ethiopia pada 2024 terkait akses laut, yang secara tidak langsung memperkuat klaim kapasitas kedaulatan Somaliland.

Di bidang ekonomi, pembangunan Pelabuhan Berbera dan Zona Ekonomi Berbera menunjukkan kemampuan Somaliland mengelola proyek strategis berskala besar. Pelabuhan ini menjadi jalur perdagangan alternatif penting bagi Ethiopia yang tidak memiliki akses laut, sekaligus meningkatkan nilai geopolitik Somaliland di kawasan Teluk Aden. Diplomasi keamanan juga diperkuat melalui partisipasi aktif dalam menjaga keamanan maritim dan pemberantasan pembajakan.

Selain itu, diaspora Somaliland memainkan peran signifikan sebagai instrumen soft power. Melalui lobi politik di Eropa dan Amerika Serikat, jejaring dengan pembuat kebijakan, serta kampanye media internasional, diaspora membantu membangun persepsi global bahwa Somaliland adalah entitas yang stabil, demokratis, dan layak dipertimbangkan untuk diakui.

Penguatan posisi internasional Somaliland memicu ketegangan serius dengan Pemerintah Federal Somalia. Somalia menilai seluruh aktivitas diplomatik Somaliland sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya. Penandatanganan MoU Ethiopia–Somaliland memicu krisis diplomatik terbuka dan memperlihatkan lemahnya posisi pemerintah pusat Somalia dalam menjaga kesatuan nasional.

Ketegangan ini berdampak luas terhadap stabilitas kawasan. Fokus Somalia dalam menghadapi ancaman Al-Shabaab teralihkan oleh konflik kedaulatan, sementara rivalitas regional semakin kompleks dengan terbentuknya poros aliansi baru. Somaliland yang menjalin hubungan dengan Ethiopia dan Uni Emirat Arab berhadapan dengan Somalia yang memperkuat relasi dengan Turki dan Qatar. Dinamika ini menunjukkan bahwa persoalan pengakuan Somaliland tidak hanya menyangkut status hukum, tetapi juga menyentuh kepentingan geopolitik dan keamanan regional di Tanduk Afrika.