Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penyidikan kasus dugaan korupsi perpajakan yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berinisial KD
Menkeu Purbaya mengatakan belum menerima laporan resmi dari Jaksa Agung terkait tindakan hukum tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
"Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja (proses hukum) berjalan," ujar Menkeu Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Mantan Dirjen Pajak KD dicegah ke luar negeri
Ketika ditanya apakah penyidikan Kejagung terkait dengan pernyataannya pekan lalu mengenai perusahaan yang belum membayar pajak tepat waktu, ia membantah adanya keterkaitan tersebut.
"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang enggak terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," ucap Menkeu Purbaya.
Menkeu menyebut tidak ada permintaan data khusus dari Kejagung kepada dirinya. Meski demikian ia mengakui beberapa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang telah dipanggil untuk memberikan keterangan.
Baca juga: Dirjen Pajak lapor gelontoran insentif pajak dalam setahun terakhir
"Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan," kata Menkeu.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang ia lakukan di Ditjen Pajak.
Ditjen Pajak memiliki mekanisme internal sendiri untuk menjaga integritas pegawai, sementara pemerintah pusat hanya memberikan arahan agar kinerja tetap profesional.
"(Kasus) Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja kejaksaan yang memprosesnya," ucap Menkeu.
Baca juga: Dirjen Pajak ungkap telah memecat 26 pegawai, 13 lainnya menyusul
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.






































