Nilai Tukar Rupiah: Menakar Isu Independensi BI dan Ekspektasi Pasar Awal 2026

Nilai tukar Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.900 pada pertengahan Januari 2026 ini menjadi sinyal peringatan bagi pasar keuangan domestik. Fenomena ini terjadi beriringan dengan sentimen domestik yang tengah hangat, yaitu proses pergantian kepemimpinan di jajaran Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Pasar keuangan tampak sedang menunggu dan melihat (wait and see) kabar pencalonan Thomas Djiwandono. Reaksi pasar yang tecermin pada volatilitas kurs ini menarik untuk dibedah. Bukan dari sisi politik praktis, melainkan dari sisi kacamata ilmu ekonomi makro mengenai betapa sulitnya pilihan-pilihan kebijakan yang harus diambil oleh BI.

Untuk memahami mengapa pasar begitu sensitif terhadap profil pejabat bank sentral, kita perlu memahami dilema klasik yang dihadapi BI. Dalam kerangka teori ekonomi makro (Mundell-Fleming Model), otoritas moneter sejatinya selalu dihadapkan pada pilihan sulit di mana tidak semua tujuan ekonomi bisa dicapai secara bersamaan.

Setidaknya ada tiga variabel utama yang saling tarik-menarik: pertumbuhan output (ekonomi), inflasi, dan nilai tukar.

Di satu sisi, ada target pertumbuhan (output). Untuk mendorong sektor riil dan penciptaan lapangan kerja yang menjadi target pemerintah, idealnya suku bunga ditekan rendah agar kredit murah dan investasi meningkat.

Namun, di sisi lain ada target stabilitas (inflasi dan kurs). Untuk menjinakkan inflasi dan menjaga rupiah agar tidak jatuh, BI sering kali harus menaikkan suku bunga. Suku bunga tinggi membuat aset rupiah menarik bagi investor asing (menjaga kurs), sekaligus mengerem permintaan berlebih (menjaga inflasi).

Di sinilah letak seninya. BI harus terus menerus mencari titik keseimbangan di antara ketiganya. Jika BI terlalu condong membantu pertumbuhan ekonomi dengan menahan bunga rendah saat kondisi global tidak pasti, risikonya adalah rupiah tertekan dan inflasi bisa merangkak naik. Sebaliknya, jika BI terlalu agresif menaikkan bunga demi rupiah, sektor riil bisa melambat.

Konteks trade-off di atas lah yang menjelaskan reaksi pasar saat ini. Ketika muncul figur calon petinggi BI dengan latar belakang yang sangat dekat dengan pemerintah (otoritas fiskal), pasar mengantisipasi adanya pergeseran prioritas.

Investor global bertanya-tanya: Apakah ke depan BI akan tetap objektif dalam menyeimbangkan "rem dan gas"? Atau, apakah BI akan lebih condong melonggarkan kebijakan demi mengejar target pertumbuhan output pemerintah, dengan risiko mengorbankan stabilitas nilai tukar?

Kekhawatiran teoretis ini wajar terjadi dalam mekanisme pasar karena investor sedang menghitung ulang risiko. Jika independensi BI dipersepsikan berkurang, pasar khawatir BI akan ragu untuk menaikkan suku bunga saat ekonomi membutuhkannya. Keraguan inilah yang diterjemahkan pasar menjadi tekanan jual pada rupiah.