Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Oktober 2025 mencapai Rp713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook 2025.
Kinerja tersebut terkontraksi 1,2 persen dibanding periode sama tahun lalu yang tercatat Rp722,2 triliun. Meski demikian, dirinya menilai penyaluran TKD masih berada dalam jalur yang tepat (on track) untuk mendukung layanan publik di daerah.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis, Suahasil menuturkan realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan percepatan.
Belanja daerah secara keseluruhan terkontraksi 13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun.
Baca juga: Program prioritas pemerintah serap anggaran Rp611,7 triliun
Ia menggarisbawahi bahwa belanja pegawai merupakan satu-satunya komponen yang berjalan sesuai rencana, sementara belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan belanja pegawai mencapai Rp343,4 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa tercatat Rp226,7 triliun. Belanja modal berada pada level Rp74,2 triliun dan belanja lainnya Rp164,2 triliun.
"Ini menjadi concern karena kita inginkan uang yang sudah ditransfer itu seyogyanya menjadi belanja dari APBD. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melakukan belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, kita juga ingin APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi," katanya.
"Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," ujar Suahasil menandaskan.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.







































