1 month ago
25
Warga melihat display rumah subsidi yang telah diperkecil di Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanPemerintah berencana menurunkan batas minimal luas rumah subsidi. Ini mengacu pada kebijakan di sejumlah negara seperti China, Turki, Meksiko, Brasil, India, Filipina, dan Malaysia.
Dalam draf Keputusan Menteri PKP 2025, luas tanah rumah subsidi diusulkan minimal 25 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi, dengan luas bangunan antara 18 hingga 36 meter persegi.
Pada 12 Juni 2025 lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menggelar uji publik konsep rumah subsidi berukuran mini, dengan opsi luas bangunan 14 meter persegi di atas tanah 25 meter persegi untuk tipe satu kamar tidur, serta tipe dua kamar tidur seluas 23,4 meter persegi di lahan 26,3 meter persegi, jauh lebih kecil dari ketentuan saat ini yang mensyaratkan minimal 60 meter persegi untuk tanah dan 21 meter persegi untuk bangunan.
Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengatakan desain ini merupakan respons terhadap kebutuhan generasi milenial yang menginginkan hunian sederhana, tetapi tetap strategis.
“Bahwa kebanyakan milenial lebih senang rumahnya jangan terlalu jauh dari tempat kerja, dari kota, dan tidak apa-apa (kalau ukurannya di bawah) 60 meter. Tapi yang penting layak huni, dekat transportasi umum,” ujar Maruarar saat menunjukkan display rumah subsidi tersebut di Lobby Nobu Bank, Jakarta Pusat, Kamis (12/6).
Ara menegaskan desain rumah subsidi 25 meter persegi ini masih bersifat uji coba dan akan disempurnakan berdasarkan masukan dari publik dan para pemangku kepentingan.
Katanya, desain rumah subsidi seluas 25 meter persegi ini dirancang untuk dibangun di kawasan perkotaan, agar dekat dengan sarana transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya.
Suasana display rumah subsidi yang telah diperkecil di Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanRencana Dibangun di Cikampek sampai Tangerang
Selaku pemilik desain rumah berukuran mini, PT Lippo Karawaci berencana membangun rumah subsidi itu di kota-kota satelit sekitar Jakarta. Head of Project Management PT Lippo Karawaci, Fritz Atmodjo, mengungkap rencana lokasi mulai dari Cikampek sampai Tangerang.
“Terkait lokasi sih sebenarnya kemarin kita sempat hitung-hitung gitu ya. Dengan harga yang kemarin kita sepakat itu, ada di koridor timur, Cikampek, Purwakarta. Kalau di Bogor mungkin di daerah kabupatennya, lalu di area-area Tangerang. Seperti itu sih,” kata Fritz usai peninjauan mockup rumah minimalis di perkotaan di Lippo Mall Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin (16/6).
Fritz menuturkan, lokasi-lokasi yang direncanakan untuk konsep rumah subsidi tersebut juga akan dipertimbangkan dengan aspek kedekatan dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Hal ini agar para penghuni dapat dengan mudah mengakses transportasi ke kantor khususnya di Jakarta.
Warga melihat display rumah subsidi yang telah diperkecil di Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanMasih Terima Usulan Ukuran Rumah Subsidi
Kementerian PKP mengaku belum menetapkan aturan soal rencana diperkecilnya ukuran rumah subsidi. Terkait ini, masukan dari berbagai pihak juga masih diterima.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP, Sri Haryati, menuturkan saat ini Kementerian PKP juga tidak mematok target kapan aturan baru mengenai luas rumah subsidi ditetapkan.
“Nah kalau ditetapkan kapan, tentu kita tidak langsung menetapkan harus selesai kapan, tidak. Tapi sampai kemudian kita yakin bahwa desain ini dapat diterima dengan calon pembeli untuk masyarakat MBR tadi dan bisa dibangun oleh asosiasi pengembang termasuk dalam konteks pembiayaannya,” kata Sri ditemui di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, pada Senin (16/6).
Bisa Dibangun di Pinggiran Jakarta
Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang pembangunan konsep rumah subsidi dengan luas bangunan 14 m² di wilayah pinggiran Jakarta atau kota-kota penyangga.
Kata Sri Haryati, penentuan pembangunan rumah dilakukan masing-masing pengembang. Nantinya, pengembang bakal menentukan kelayakan lokasi berdasarkan harga tanah dan biaya pembangunan.
Menurutnya, wilayah pinggiran Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) masih memungkinkan menjadi lokasi rumah subsidi berukuran kecil.
"Beberapa pengembang menyampaikan bahwa Jakarta, mungkin Jakarta yang lebih dekat ke pinggiran lah bisa," kata Sri usai peninjauan mockup rumah minimalis di perkotaan di Lippo Mall Semanggi, Jakarta Selatan pada Selasa (17/6).
Cicilan Mulai Rp 600 Ribu
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menuturkan nantinya cicilan rumah subsidi bisa lebih terjangkau, mulai dari Rp 600 ribu saja per bulan.
“Nanti InsyaAllah ke depan. Kita sudah banyak masukan dari semua stakeholder dengan harga (rumah) yang nanti lebih murah, cicilannya juga kita dorong bisa lebih murah, bisa Rp 600 sampai Rp 700 ribu sebulan,” kata Sri dalam peninjauan mockup rumah minimalis di perkotaan di Lippo Mall Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin (16/6).
Terkait hal itu, Sri mengungkap saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan dengan beberapa sektor terkait, utamanya dari sektor perbankan. Selain itu masukan dari pengembang dan masyarakat utamanya generasi muda sebagai konsumen juga diperhatikan.
"Ini lagi kita bahas dengan perbankan. Jadi hitung-hitungannya kita sedang eksplor ya. Kita simulasikan gitu. Tapi harapannya untuk bisa lebih turun dibanding harga cicilan FLPP yang sekarang," ujarnya.
