Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking) mulai 1 Desember 2025, yang diprediksi menambah insentif likuiditas sekitar Rp18,5 triliun.
KLM yang efektif pada bulan depan tersebut diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan BI (interest rate channel).
"Implementasi penguatan KLM tersebut diprakirakan dapat memberikan tambahan insentif likuiditas sekitar Rp18,5 triliun dari insentif KLM saat ini," kata Gubernur BI Perry Warjiyo menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers hasil RDG BI November 2025 di Jakarta, Rabu.
KLM merupakan insentif yang diberikan melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Berbeda dengan insentif KLM sebelumnya yang backward looking, insentif per Desember 2025 lebih bersifat forward looking terutama karena bank harus menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit kepada bank sentral.
Pada KLM terbaru, total besaran untuk insentif yang berbasis komitmen penyaluran kredit (lending channel) yakni paling tinggi sebesar 5 persen dari DPK.
Insentif ini diberikan bagi bank yang cepat melakukan penyesuaian suku bunga kredit baru.
Sedangkan, insentif yang didasarkan suku bunga kredit/pembiayaan (interest rate channel) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 persen dari DPK.
Adapun KLM yang bersifat backward looking ditujukan bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yang mulanya ditetapkan dengan besaran 4 persen dari DPK.
Kemudian per 1 April 2025, insentif ditingkatkan menjadi 5 persen dari DPK.
Hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM mencapai Rp404,6 triliun.
Dari jumlah ini, kelompok bank BUMN mendapatkan insentif sebesar Rp179,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp179,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp39,3 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp6 triliun.
Secara sektoral, insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur; sektor real estate, perumahan rakyat, dan konstruksi; sektor transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.
Baca juga: BI: Uang primer adjusted tumbuh tinggi, dipengaruhi dana SAL
Baca juga: BI catat pertumbuhan kredit Oktober melambat, permintaan belum kuat
Baca juga: BI proyeksikan transaksi berjalan 2025 surplus 0,1 persen
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.






































