1 day ago
1
Pemkab Bekasi perkuat layanan tekan kasus kekerasan perempuan dan anak.
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI, – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat layanan guna menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan meresmikan gedung pelayanan terpadu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rumah Perlindungan Sementara (RPS) Rumah Anak Baznas. Peresmian ini dilakukan di kawasan industri Delta Silicon II, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi bersama Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Kehadiran gedung baru tersebut merupakan langkah nyata dalam memperkuat layanan perlindungan dengan tujuan agar perempuan dan anak dapat merasa lebih aman dan nyaman. Menteri PPPA, Arifatul Choiri, menekankan bahwa perlindungan ini harus menjadi tanggung jawab bersama agar upaya tersebut dapat berjalan optimal.
Langkah Pemkab Bekasi ini sejalan dengan program prioritas nasional yang memperkuat ekosistem perlindungan perempuan dan anak secara terpadu. Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan bahwa gedung baru ini adalah bentuk komitmen untuk menekan angka kekerasan dan meningkatkan kualitas layanan yang cepat dan terpadu.
Data dari UPTD PPA Kabupaten Bekasi menunjukkan peningkatan kasus kekerasan sejak tahun 2021, dengan jumlah kasus bertambah dari 110 di tahun tersebut menjadi 292 kasus hingga Oktober 2025. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi angka tertinggi, diikuti oleh pelecehan seksual dan kekerasan fisik.
Pemerintah daerah merespons kondisi ini dengan memastikan kesiapan sarana dan mekanisme layanan termasuk melalui UPTD PPA yang menjalankan 11 fungsi layanan sesuai Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2024. Layanan ini mencakup pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, reintegrasi, hingga rujukan.
Pemkab Bekasi juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Lippo Cikarang dan Baznas Kabupaten Bekasi. "Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang kuat, berkelanjutan, dan berkeadilan," ujar Asep.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
