14 hours ago
1
Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menyebut pernyataan Uni Eropa mengenai situasi Hak Asasi Manusia di Tiongkok sebagai penilaian keliru dan bentuk pencemaran nama baik.
"Pernyataan Delegasi UE itu memuat gambaran fakta yang salah, tuduhan palsu, disinformasi, dan campur tangan dalam urusan internal serta kedaulatan peradilan China, melanggar hukum internasional dan norma hubungan internasional," kata Juru Bicara Kemlu China Guo Jiakun di Beijing, Kamis (11/12).
Pada peringatan Hari HAM Internasional, Rabu (10/12), Delegasi Uni Eropa di China menyatakan situasi penegakan HAM di China tidak menunjukkan perbaikan substansial selama setahun terakhir.
UE menyebut adanya pembatasan sistematis terhadap kebebasan dasar serta hak minoritas menjalankan budaya dan bahasa mereka, baik secara pribadi maupun publik, termasuk di bidang pendidikan.
"China sangat menyesalkan dan menentang hal itu, dan telah menyampaikan keberatan resmi kepada UE," ujar Guo Jiakun.
Pemerintah China, lanjut Guo, sangat mengutamakan promosi dan perlindungan HAM serta menemukan jalur penegakan HAM sesuai kondisi nasionalnya.
"Isu Xinjiang, Xizang, dan Hong Kong adalah urusan internal China. Kedua wilayah menikmati stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, solidaritas etnis, dan peningkatan kesejahteraan," kata Guo.
Ia menambahkan bahwa penerapan One Country, Two Systems (satu negara, dua sistem) di Hong Kong tetap memberikan ruang kebebasan yang luas sesuai hukum yang berlaku.
"Situasi HAM di UE justru memburuk, termasuk diskriminasi rasial, pelanggaran hak pengungsi, pembatasan kebebasan berbicara, intoleransi terhadap kelompok agama, ketidakadilan peradilan, dan kekerasan terhadap perempuan," ujar Guo.
Menurutnya, UE menutup mata terhadap masalah internal namun menuduh negara lain secara tidak bertanggung jawab.
Baca juga: China tegaskan kembali komitmen kerja sama internasional di bidang HAM
Guo mendesak UE melakukan introspeksi, menghormati fakta, melihat pencapaian HAM China secara objektif, serta menghentikan politisasi isu HAM sebagai alat diplomasi.
"UE harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih HAM," tegas Guo Jiakun.
UE menyatakan keprihatinannya terhadap laporan kerja paksa serta pemindahan tenaga kerja paksa yang melibatkan warga Uyghur di Xinjiang maupun provinsi lain.
UE juga menyebut situasi HAM di Tibet mengkhawatirkan karena laporan kontrol negara terhadap kehidupan keagamaan, pengawasan kuil, sekolah berasrama wajib, serta penurunan penggunaan bahasa Tibet.
UE menilai hak dasar masyarakat Hong Kong semakin tergerus lima tahun setelah Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan, dengan lebih dari 330 penangkapan dan 160 vonis.
UE menyebut penerapan ekstrateritorial UU tersebut serta surat perintah penangkapan terhadap individu di luar negeri, termasuk warga UE, sebagai langkah yang tidak dapat diterima.
UE juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat individu-individu yang dinilai ditahan secara tidak semestinya oleh pemerintah China.
"UE akan terus mempromosikan HAM, demokrasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas melalui keterlibatan dengan otoritas China, mitra internasional, masyarakat sipil, dan pembela HAM," demikian pernyataan UE.
Baca juga: Beijing sebut kecaman soal Uighur campuri urusan domestik China
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
