1 day ago
7
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho mengusulkan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) turut mendapatkan alokasi untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR kepada masyarakat.
Menurut dia, BUMDesma memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan karakteristik usaha lokal. Dengan melibatkan BUMDesma, penyaluran KUR akan lebih tepat sasaran, memiliki risiko kredit yang lebih rendah, dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa secara lebih merata.
"Kementerian UMKM harus menjadi hub yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan agar BUMDesma dapat diberdayakan dan KUR benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi kerakyatan,” kata Andhika di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pembenahan skema penyaluran KUR harus dilakukan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Di sisi lain, ia mengapresiasi capaian penyaluran KUR hingga November 2025 yang telah mencapai 83 persen dari target nasional sebesar Rp286,62 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Menurut ia, pencapaian ini menjadi peluang besar untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
Baca juga: Menteri UMKM: Penyaluran KUR Rp238,7 triliun hingga 15 November
Namun, Andhika memberi catatan bahwa penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru.
Ia menegaskan bahwa pendekatan ini belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR.
"Bank Himbara tidak hanya mengejar target debitur baru, tetapi harus memastikan adanya pendampingan yang jelas dan terukur bagi debitur," katanya.
Minimnya asistensi itu, menurut ia, menjadi salah satu penyebab UMKM kesulitan mengelola kredit secara optimal dan mempertahankan keberlanjutan usaha.
Selain itu, ia juga menekankan PT Jamkrindo (Persero) berperan penting sebagai lembaga penjamin yang berfungsi menjembatani pelaku UMKM yang belum mampu mengakses kredit bank.
Jamkrindo telah berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi usaha kecil yang menghadapi kendala agunan atau persyaratan perbankan.
Untuk itu, Andhika meminta Kementerian UMKM untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Baca juga: Pemerintah kucurkan Rp10 T untuk KUR berbasis kekayaan intelektual
Baca juga: Pemerintah tingkatkan plafon KUR jadi Rp320 triliun pada 2026
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
