.png)
1 week ago
15
Istanbul (ANTARA) - Thailand menuntut permintaan maaf dari Kamboja atas ledakan ranjau darat yang melukai tentaranya dan mendorong penangguhan pakta perdamaian kedua negara, lapor Thai Enquirer pada Selasa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Nikorndej Balankura mengatakan Bangkok meminta Phnom Penh untuk mengambil tiga langkah penting: menyampaikan pernyataan penyesalan, melakukan penyelidikan menyeluruh, dan menerapkan langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang.
Ledakan tersebut membuat Thailand menangguhkan perjanjian damai dengan Kamboja pada Senin. Tentara Thailand menuduh pasukan Kamboja menanam ranjau anti-personel jenis PMN-2 “baru-baru ini” di wilayah Huai Tamaria, Distrik Kantharalak.
Baca juga: Kamboja dan Thailand tarik senjata berat usai pakta damai Kuala Lumpur
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Letnan Jenderal Maly Socheata menyatakan “penyesalan” atas insiden tersebut, namun menegaskan bahwa patroli pasukan Thailand dilakukan “di area ladang ranjau yang tersisa dari konflik masa lalu.”
Maly “dengan tegas membantah” tuduhan bahwa pasukan Kamboja menanam ranjau baru di wilayah perbatasan itu, menurut laporan Khmer Times.
Bangkok telah melayangkan protes diplomatik melalui sambungan telepon dan berencana mengirim surat resmi kepada Kamboja, Jepang, Sekjen PBB, Amerika Serikat, Malaysia selaku ketua ASEAN, serta negara anggota lainnya.
Sebagai bagian dari langkah pembalasan, Thailand juga menunda pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak bentrokan perbatasan pada Juli.
Thailand dan Kamboja sebelumnya menandatangani perjanjian damai di Kuala Lumpur bulan lalu, yang disaksikan oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Thailand tunda kesepakatan damai dengan Kamboja imbas ledakan ranjau
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
