Situasi politik Malaysia kian menghangat di awal tahun 2026

Kuala Lumpur (ANTARA) - Situasi politik Malaysia kian menghangat pada awal 2026 yang antara lain dipicu oleh putusan Pengadilan Tinggi Malaysia dalam kasus rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Berdasarkan penelusuran ANTARA di Kuala Lumpur, putusan pengadilan tersebut memicu gejolak internal di Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), partai tertua di Malaysia yang pernah dipimpin Najib Razak.

Sejumlah tokoh UMNO mendesak para petinggi partai untuk mengkaji ulang koalisi UMNO dengan pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Sebagaimana diketahui, Najib Razak menjalani hukuman enam tahun penjara di Penjara Kajang atas kasus penyalahgunaan kekuasaan dan rasuah terkait SRC International Sdn Bhd.

Najib gagal memperoleh persetujuan pengadilan untuk menjalani tahanan rumah sebagaimana disebut dalam titah adendum atau perintah tambahan Raja Malaysia ke-16, karena titah tersebut tidak disampaikan dalam forum resmi Dewan Pengampunan dan dinilai tidak sesuai prosedur.

Selain itu, Najib juga menerima tambahan hukuman akumulatif 15 tahun penjara dalam kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dengan total 25 dakwaan terkait penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.

Sejumlah tokoh UMNO menilai pemerintahan Anwar Ibrahim tidak mampu mendorong pelaksanaan titah adendum raja terkait status tahanan rumah Najib.

Di sisi lain, salah satu tokoh partai pendukung Anwar Ibrahim dari Partai Aksi Demokratik (DAP), Yeo Bee Yin, turut memperkeruh situasi setelah mengunggah pernyataan kontroversial di media sosial Facebook terkait putusan terhadap Najib.

Dalam unggahan tersebut, Yeo Bee Yin menilai kegagalan Najib memperoleh status tahanan rumah sebagai hal yang patut dirayakan.

Pernyataan itu memicu kemarahan tokoh-tokoh UMNO, baik di tingkat pimpinan maupun akar rumput, yang menilai Yeo Bee Yin tidak memiliki sensitivitas terhadap isu yang berpotensi mengganggu stabilitas politik Malaysia.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, sejumlah tokoh UMNO kembali mendesak pimpinan partai untuk meninjau ulang posisi UMNO dalam koalisi pemerintahan Anwar Ibrahim.

Pembentukan Muafakat Nasional

Pemerintahan MADANI yang dipimpin Anwar Ibrahim terdiri atas sejumlah koalisi partai, antara lain Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim dari Partai Keadilan Rakyat, Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Gabungan Partai Sarawak (GPS), Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Partai Warisan, Partai Bangsa Malaysia, serta Partai Demokratik Masyarakat Sejahtera (KDM).

Di tengah polemik putusan kasus Najib Razak, muncul kembali wacana agar UMNO menghidupkan koalisi lamanya dengan Partai Islam se-Malaysia (PAS) dalam wadah Muafakat Nasional (MN).

Saat ini, UMNO memimpin koalisi Barisan Nasional yang menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Anwar Ibrahim.

Sementara itu, PAS tergabung dalam koalisi Perikatan Nasional (PN) bersama Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dan Partai Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN), yang merupakan oposisi terbesar pemerintah.

Jika koalisi Muafakat Nasional kembali terbentuk, konstelasi politik Malaysia diperkirakan akan berubah signifikan, karena UMNO berpotensi menarik diri dari koalisi BN yang mendukung pemerintahan Anwar Ibrahim.

Menanggapi wacana tersebut, Anwar Ibrahim dalam pernyataan di Kuala Lumpur, Jumat, menegaskan bahwa dinamika di luar koalisi pemerintahan tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan MADANI.

“Saya ditanya mengenai isu pembentukan kembali Muafakat Nasional yang dikabarkan muncul akibat perseteruan internal antara PAS dan BERSATU. Saya tegaskan isu itu tidak berdampak pada pemerintahan yang saat ini kokoh dan stabil,” ujar Anwar.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Presiden UMNO sekaligus Ketua Koalisi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi pada awal Desember 2025 menyatakan partainya tetap setia mendukung pemerintahan MADANI yang dipimpin Anwar Ibrahim.

Ahmad Zahid Hamidi, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, menegaskan UMNO akan tetap berada dalam koalisi hingga Pemilihan Raya Umum ke-16 Malaysia pada 2027.

Isu koalisi partai politik diperkirakan akan terus menjadi fokus utama pemberitaan politik media arus utama Malaysia dalam waktu mendatang.

Meski suhu politik Negeri Jiran menghangat, pemerintahan Anwar Ibrahim hingga kini terpantau tetap berjalan stabil dan efektif.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.