1 week ago
20
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan Pemerintah Indonesia dan UNSGSA siap untuk menindaklanjuti kerja sama yang lebih luas terkait bidang kesejahteraan keuangan (financial health).
Hal ini menjadi bagian dari hasil pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
“Tadi Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Beliau berdua sepakat untuk melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health,” kata Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Mahendra menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia dan UNSGSA baru mengidentifikasi beberapa langkah kerja sama, termasuk menyelenggarakan pertemuan atau dialog secara komprehensif dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.
Menurut dia, pertemuan ini penting agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat menentukan prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat, terutama belajar dari praktik terbaik di dunia.
Adapun UNSGSA telah memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan yang penting untuk dimiliki oleh individu atau rumah tangga di suatu negara.
Kesejahteraan keuangan, menurut UNSGSA, mencakup empat pilar utama yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan finansial, perencanaan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri atas kondisi keuangan.
“Kami sendiri dari OJK sangat senang bisa menjadi bagian dari kunjungan ini. Kami juga mendukung penuh kerja sama antara Pemerintah dan Ratu Maxima. Kami siap untuk menindaklanjuti,” kata Mahendra.
Menurut Mahendra, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada dasarnya telah mencakup kelengkapan arsitektur sektor jasa keuangan untuk pemenuhan kesejahteraan keuangan masyarakat.
Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK sebagai regulator jasa keuangan, melainkan juga pemerintah melalui kementerian terkait serta Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran.
Dalam hal ini, kesejahteraan keuangan berarti tidak hanya berhenti pada aspek literasi dan inklusi keuangan melainkan mencakup aspek yang lebih luas, terutama berkaitan dengan ketahanan dan perencanaan keuangan.
“Memang pemahaman dalam suatu konsep utuh ini baru kita mendalaminya dalam kunjungan Ratu Maxima ini, kesejahteraan keuangan sebagai konsep kesatuan. Tapi masing-masing elemen arsitekturnya sudah ada di dalam UU P2SK,” jelas Mahendra.
Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda menyadari bahwa selama ini dunia lebih fokus pada upaya peningkatan inklusi atau mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat dan melupakan aspek ketahanan dan perencanaan keuangan.
“Memiliki rekening saja tidak otomatis membuat seseorang hidup lebih baik. Karena itu, kita perlu fokus pada kesejahteraan keuangan,” kata dia.
Ratu Maxima menegaskan bahwa kesejahteraan keuangan bukan menjadi isu yang hanya terjadi di Indonesia melainkan isu global.
Ia mencontohkan bahwa sekitar 22 persen penduduk Belanda tidak “sehat” secara finansial dan 25 persen rentan secara finansial. Sementara itu di Amerika, hanya 41 persen penduduk yang dianggap sehat secara finansial.
“Beberapa hal telah kami sampaikan (kepada Pemerintah Indonesia). Kita masih membutuhkan metode pengukuran yang lebih baik. Kami memiliki data mengenai kesejahteraan keuangan masyarakat Indonesia, tetapi mungkin kita seharusnya fokus pada upaya untuk benar-benar meningkatkannya. Karena itu, kami telah memutuskan untuk bekerja sama dalam hal ini,” kata Ratu Maxima.
Sebelumnya pada Kamis (27/11) siang, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Ratu Maxima tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih dan teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas akses layanan keuangan.
Pemerintah juga akan membentuk dewan nasional yang menangani kesejahteraan keuangan untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.
Baca juga: Prabowo akan bentuk dewan nasional menangani kesejahteraan keuangan
Baca juga: OJK: Kredit hijau didominasi Himbara, bank swasta dan BPD mulai naik
Baca juga: Hasil survei OJK: Bank optimis kinerja tetap solid hingga akhir 2025
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
