2 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyoroti keberhasilan Indonesia meraih seluruh target kepemimpinan maupun keanggotaan di 10 organisasi internasional sepanjang tahun 2025.
“Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional, dan seluruhnya berhasil kita menangkan,” kata Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menyoroti keberhasilan Indonesia, melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menjadi satu dari tiga negara anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNBoA) periode 2026—2032 yang “bertepatan dengan momentum reformasi PBB”.
Menurut Menlu RI, Indonesia turut memastikan kepentingan nasional diperhitungkan melalui keterlibatan dalam berbagai forum teknis, salah satunya dengan menjadi anggota Kategori C Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2026—2027, di mana Indonesia dapat memperjuangkan standar keselamatan pelayaran.
Selain itu, keterlibatan dalam Dewan Administrasi Kesatuan Pos Sedunia (UPU) periode 2025—2029 membuat Indonesia dapat mendorong penguatan konektivitas pos dunia yang berdampak langsung pada UMKM dan lokapasar daring.
Sugiono kemudian menyampaikan bahwa Indonesia baru-baru ini resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Ia memastikan bahwa Indonesia akan menjalankan mandatnya sebagai pemimpin di Dewan HAM PBB secara “imparsial, transparan, dan konstruktif”.
Atas keberhasilan Indonesia mencapai target organisasi internasionalnya sepanjang 2025, Menlu RI pun mengapresiasi semua pihak, khususnya Wamenlu RI Arrmanatha Nasir yang telah “menggawangi, membina, dan membimbing upaya-upaya diplomasi Indonesia di panggung multilateral.
Sebagaimana paparan yang disampaikan dalam PPTM 2026, keanggotaan lain yang berhasil diraih Indonesia pada 2025 yaitu anggota Koalisi Inovasi Kesiapan Epidemi (CEPI) periode 2025—2028, anggota Badan Eksekutif Program Pemukiman PBB (UN Habitat) periode 2025—2029, dan anggota Dewan Eksekutif Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO periode 2025—2027.
Kemudian, Sekretaris Jenderal Organisasi Produktivitas Asia periode 2025—2028, Dewan Operasional Pos UPU periode 2025—2029, anggota Komite Program dan Koordinasi PBB (UNCPC), dan anggota eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).
Baca juga: Analis: Presiden Prabowo tampilkan diplomasi berkaliber tinggi
Baca juga: Menlu: RI teguh pada polugri bebas-aktif meski jadi "rebutan" dunia
Baca juga: Kemlu: Indonesia jalankan kepemimpinan Dewan HAM PBB secara inklusif
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
