6 days ago
24
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BAcenter menggelar forum strategis bertajuk “Mewujudkan Koperasi sebagai Sokoguru yang Sehat, Kuat, Mandiri, dan Terpercaya dalam Perekonomian Nasional” yang mempertemukan para tokoh koperasi nasional, regulator, serta pemangku kebijakan, guna membahas masa depan koperasi Indonesia di tengah tantangan regulasi dan persaingan ekonomi.
Acara dibuka dengan pemaparan kondisi riil koperasi di Indonesia oleh Ketua Forum Koperasi Indonesia, Andi Arslan Djunaidi, yang menyoroti masih lemahnya keberpihakan negara terhadap koperasi. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa persoalan utama koperasi saat ini bukan sekadar soal kemampuan bersaing, melainkan hambatan regulasi.
“Selama ini kami merasa negara tidak hadir di koperasi. Kalau bicara kompetitor, itu soal apakah kita mampu bersaing atau tidak. Tapi selama 52 tahun saya menjadi anggota koperasi, justru persoalan terbesar selalu di regulasi,” ujar Andi.
Ia juga menyinggung persoalan layanan perbankan digital koperasi yang dinilai telah setara dengan perbankan, namun justru mendapat tekanan untuk dihentikan. “Mobile banking koperasi itu kami kembangkan sendiri, tanpa bantuan pihak luar. Tapi kami malah diminta bertahap menutupnya. Di situ kami merasa negara lebih berpihak pada perbankan daripada koperasi,” katanya. Menurutnya, tanpa keseriusan negara, wacana menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian akan menjadi sangat berat untuk direalisasikan.
Sementara itu, Pendiri BAcenter, Burhanudin Abdullah, menguatkan pernyataan tersebut dengan memaparkan persoalan regulasi yang mengekang ruang gerak koperasi. “Saat ini ada 17 aturan yang secara langsung melarang koperasi untuk berkiprah lebih luas. Ini harus segera dibongkar kalau kita sungguh-sungguh ingin koperasi maju,” tegas Burhanudin dalam sesi diskusi.
Puncak acara diisi dengan paparan kebijakan nasional oleh Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, yang menyampaikan arah besar kebijakan pemerintah dalam mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Ia menegaskan bahwa kegiatan simpan pinjam koperasi merupakan mekanisme bertahan rakyat di tengah praktik ekonomi pasar bebas.
“Tidak bisa dipungkiri, ada pihak-pihak yang tidak ingin koperasi menjadi besar. Saat ini koperasi tertinggal jauh dari BUMN dan BUMD dari sisi aset, anggota, maupun modal. Tapi Presiden memberi amanat untuk menuntaskan kembali cita-cita para pendiri bangsa, menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang punya andil besar dalam perekonomian Indonesia,” ujar Ferry.
Ia juga menekankan visi Presiden untuk mengembalikan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah tumbuh hingga 82.000 unit. Namun, ia mengakui tantangan infrastruktur desa masih besar, mulai dari keterbatasan listrik, akses internet, hingga fasilitas energi di wilayah pesisir.
Ferry menjelaskan, koperasi desa ke depan diwajibkan memiliki berbagai unit usaha strategis sesuai amanat Presiden, mulai dari gerai sembako, apotek dan gerai obat, pergudangan, unit simpan pinjam, hingga kendaraan logistik untuk memperlancar distribusi barang dari dan ke desa. “Target Presiden, pada Maret 2026 sebanyak 80.000 bangunan fisik KDKMP harus selesai dan siap operasional. Dari program ini diharapkan mampu menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja,” katanya optimistis.
Forum ini ditutup dengan dialog terbuka antara peserta dan narasumber, yang diwarnai berbagai aspirasi dari pelaku koperasi di lapangan. BAcenter menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang konsolidasi gagasan dan perjuangan koperasi agar kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional yang benar-benar berpihak pada rakyat.
