15 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Masyarakat memberi apresiasi tinggi terhadap kementerian yang kebijakannya dinilai berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat. Tercatat tiga menteri: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Desa Yandri Susanto (78,6%), menjadi menteri teknis yang tingkat kepuasan tertinggi.
Hal ini merupakan temuan riset yang dilakukan Public Research on Governance (Prolog) melalui Prolog Survey Center. Lembaga ini memaparkan hasil survei nasional “Menakar Kinerja Kabinet Merah Putih Tahun 2025” atas kinerja satu tahun kabinet Prabowo-Gibran.
Survei dilaksanakan pada 7–14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 38 provins. Metodologi yang dipakai adalah metode multistage stratified random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,5 persen, berdasarkan Public Governance Performance Framework (OECD–UNDP) yang mengukur kinerja pemerintahan melalui lima dimensi utama: efektivitas kebijakan, manfaat publik, konsistensi antarprogram, integritas pelaksanaan, serta empati dan responsivitas sosial.
Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan, survei ini dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para menteri, baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan. “Legitimasi pemerintahan terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan,” kata Arifuddin dalam siaran pers, Jumat (24/10/2025).
Dalam kategori Menteri Teknis, tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa (79,4%), Amran Sulaiman (78,9%), dan Yandri Susanto (78,6%). Publik menilai Yandri Susanto, menempati posisi tinggi karena keberhasilan mengonsolidasikan kebijakan desa yang berorientasi pada hasil dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Yandri dianggap mampu menjaga kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal, dengan pendekatan yang partisipatif dan adaptif terhadap konteks sosial desa. Langkah-langkah kebijakan seperti percepatan penyaluran dana desa, penguatan BUMDes sebagai basis ekonomi komunitas, dan peningkatan kapasitas aparatur desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih terukur dan inklusif.
“Kinerja Yandri memperlihatkan kepemimpinan yang efektif dan berakar di masyarakat. Ia tidak hanya mengelola program, tetapi membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang terbuka dan kolaboratif. Dalam konteks tata kelola, Yandri menjadi contoh bagaimana kebijakan desa bisa dijalankan dengan disiplin teknokratis tanpa kehilangan empati sosial,” ujar Arifuddin.
Dari sisi kelembagaan, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang beriringan dengan peningkatan kinerja BUMDES yang sudah ada selama ini membuktikan kapasitas Kementerian Desa dalam mengonsolidasikan pemberdayaan masyarakat dalam satu sistem tata kelola yanh tidak hanya administratif, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi desa yang lebih nyata.
Founder Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Achmad Fanani Rosyidi, menilai, capaian Yandri menunjukkan arah baru kepemimpinan kementerian yang berpihak pada masyarakat desa. Menurutnya, Yandri berhasil menerjemahkan konsep pembangunan partisipatif menjadi kebijakan yang konkret. Ia tidak hanya hadir sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengar dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial di lapangan.
“Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk tumbuh mandiri di bawah tata kelola yang adil,” ujar Fanani.
