5 hours ago
5
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengecek bantuan kemanusiaan di dalam pesawat Hercules C-130 saat pelepasan Satuan tugas (Satgas) Merah Putih II untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Pemerintah Indonesia mengirimkan 66 personel Satgas Merah Putih II yang terdiri dari TNI, Kementerian dan Lembaga serta perwakilan media nasional untuk memberikan bantuan sebanyak 800 ton berupa bahan makanan, obat-obatan, logistik sesuai kebutuhan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diminta untuk berhati-hati mengikuti skenario Amerika Serikat (AS) dalam pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) untuk Gaza-Palestina. Pengamat Militer dan Pertahanan dari Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis mengatakan ISF tak memiliki mandat dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menjadi pasukan perdamaian dalam upaya menjaga perdamaian di Gaza.
Karena itu, Beni berharap Presiden Prabowo menolak pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bergabung dengan ISF.
“Pendirian pasukan lewat ISF dalam menjaga perdamaian di Gaza-Palestina, tidak memiliki dasar hukum atau legitimasi dari PBB dan hukum internasional,” kata Beni saat dihubungi Republika dari Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Beni memprediksi, ISF yang bentuk atas inisiasi Presiden Donald Trump itu akan mendapatkan perlawanan dari faksi-faksi bersenjata di Palestina, terutama Hamas di Gaza
Situasi tersebut, menurut Beni, hanya akan membahayakan peran TNI jika turut ambil bagian dalam misi ISF itu. “Jika TNI ikut berpartisipasi ke dalam ISF, akan rentan terhadap resistensi (perlawanan) kelompok Hamas. Karena tidak ada hukum internasional yang melindungi ISF sebagai pasukan perdamaian,” ujar Beni. Namun Beni, mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan membawa peran TNI dalam misi perdamaian di Gaza-Palestina melalui partisipasi Pasukan Keamanan PBB.
