1 day ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya mendorong kemandirian obat nasional berbasis kekayaan hayati Indonesia terus diperkuat melalui pengembangan fitofarmaka. Namun, optimalisasi pemanfaatannya di dalam sistem kesehatan nasional masih menghadapi tantangan, terutama terkait integrasi ke dalam formularium Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Fitofarmaka merupakan kategori tertinggi dari Obat Modern Alami Integratif (OMAI), yang mensyaratkan pembuktian khasiat melalui uji klinis, jaminan keamanan, serta pemenuhan standar mutu yang setara dengan obat modern. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga kini terdapat 18 Nomor Izin Edar (NIE) fitofarmaka di Indonesia, di mana sebagian besar dikembangkan melalui riset jangka panjang berbasis biodiversitas lokal.
PT Dexa Medica menjadi salah satu pelaku utama dalam pengembangan segmen ini. Perusahaan ini mengembangkan 15 dari total 18 produk fitofarmaka yang telah memperoleh izin edar BPOM. Riset tersebut dilakukan secara berkelanjutan sejak pendirian Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS) pada 2005, dengan pendekatan yang mengintegrasikan eksplorasi bahan alam, standardisasi bahan baku, hingga uji klinis.
Direktur Utama Dexa Medica, V. Hery Sutanto, mengatakan bahwa pengembangan fitofarmaka bukan sekadar inovasi produk, melainkan bagian dari kontribusi strategis untuk memperkuat kemandirian obat nasional. Menurutnya, industri farmasi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pilihan terapi yang aman, berkhasiat, dan berbasis sains.
“Pengembangan OMAI menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan potensi biodiversitas Indonesia agar mampu menjawab kebutuhan terapi masyarakat sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Business Development and Scientific Affairs Director Dexa Medica, Prof. Raymond Tjandrawinata, menegaskan bahwa riset fitofarmaka sejak awal diarahkan untuk menjembatani kekayaan alam Indonesia dengan standar ilmiah modern. Ia menilai, fitofarmaka saat ini sudah berada pada fase kesiapan untuk berkontribusi lebih luas dalam layanan kesehatan nasional.
“Setelah lebih dari dua dekade riset dan pembuktian ilmiah, fitofarmaka Indonesia tidak lagi sekadar menjadi terapi alternatif, tetapi bagian dari solusi berbasis sains. Tantangannya kini adalah bagaimana memperluas akses, terutama melalui integrasi ke dalam formularium JKN,” ujar Prof. Raymond.
Senada, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, menilai pemanfaatan fitofarmaka di Indonesia belum optimal, meski riset dan produknya terus berkembang. Salah satu kendala utama, kata dia, adalah belum masuknya sebagian besar fitofarmaka ke dalam formularium nasional (fornas).
“Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan peserta JKN, sehingga penggunaan obat sangat bergantung pada daftar fornas. Selama fitofarmaka belum masuk, maka pemanfaatannya akan terbatas,” kata Prof. Ari.
Menurutnya, integrasi fitofarmaka ke dalam fornas membutuhkan sinergi kebijakan antara regulator, akademisi, dan industri. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, potensi fitofarmaka untuk memperluas akses terapi, mengurangi ketergantungan impor obat, serta memperkuat sistem kesehatan nasional dinilai sangat besar.
Dalam momentum peringatan 25 tahun BPOM, Dexa Medica turut menerima BPOM Achievement Award 2026 dalam kategori Pelopor Produsen Fitofarmaka Terbanyak di Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar kepada Direktur Utama Dexa Medica V. Hery Sutanto.
Selain Dexa Medica, BPOM juga memberikan penghargaan kepada PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai Perusahaan yang Peduli terhadap Kesehatan Perempuan melalui Gerakan Sejuta Vaksin HPV, serta PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk sebagai Pelopor Herbal Indonesia – Penjaga Marwah Jamu Aman Nasional.
