18 hours ago
5
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran program gentengisasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tak melebihi Rp1 triliun.
“Gentengisasi enggak sampai Rp1 triliun,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Menkeu menjelaskan anggaran gentengisasi atau penggantian atap seng menjadi genteng tidak membutuhkan anggaran besar. Sebab, program tersebut hanya menyasar rumah yang menggunakan atap seng, yang berarti tak semua rumah termasuk dalam sasaran program.
Oleh sebab itu, menurut dia, anggaran program gentengisasi masih terkendali.
“Yang diganti yang pakai seng, paling hanya berapa puluh persen. Jadi harusnya angkanya lebih kecil. Ini kan masih hitungan kasar sekali, bisa dikendalikan angkanya,” kata Purbaya menjelaskan.
Sementara itu, terkait sumber pendanaan, bendahara negara menyebut masih ada ruang cadangan fiskal yang bisa digunakan untuk mendanai program, misalnya cadangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ada kemungkinan dari situ (MBG). Ada kemungkinan dari tempat lain,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng berbahan tanah liat atau gentengisasi sebagai bagian dari upaya memperindah wajah Indonesia.
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2), Presiden mengatakan bahwa penggunaan atap seng masih banyak mendominasi rumah-rumah di Indonesia.
Menurut dia, hal itu tidak hanya membuat lingkungan terlihat kurang indah, tetapi juga berdampak pada kenyamanan penghuni rumah karena cenderung panas dan mudah berkarat.
"Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia," ujar Prabowo.
Merespons itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih merumuskan skema pendanaan program tersebut bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Ia menjelaskan pelaksanaan program gentengisasi itu tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut dia, pemerintah menginginkan agar pihak perorangan ataupun swasta turut serta dalam program tersebut.
Selain menyiapkan skema pendanaan, pemerintah juga tengah membahas aspek teknis pelaksanaan program, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
