3 days ago
14
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Self-Regulatory Organization (SRO) terkait untuk memastikan terjaganya operasional pasar modal di tengah transisi kebijakan maupun kepemimpinan saat ini.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku SRO terkait saat ini sedang berupaya untuk memperkuat transparansi, integritas, dan penataan pasar modal Indonesia melalui sejumlah perubahan kebijakan, seperti peningkatan batas free float dan demutualisasi bursa.
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu.
Ia menuturkan, peningkatan free float tersebut akan memperbanyak saham yang dilepas ke publik, sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas.
Ia mengatakan, peningkatan transparansi juga diimplementasikan melalui pengetatan aturan beneficial ownership secara transparan serta kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham.
“Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional,” ujarnya.
Sementara terkait transisi kepemimpinan di kedua SRO tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal.
Pada Jumat (30/1), Direktur Utama BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan pengunduran diri dari jabatan masing-masing.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara juga turut mengundurkan diri di hari yang sama.
Meskipun ditinggal sejumlah petinggi SRO, pemerintah memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.
“Pejabat pelaksana tugas (Plt.) atau Pjs (penjabat sementara) itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices,” tegas Airlangga.
Pada Sabtu sore, OJK menetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
Sedangkan BEI belum mengumumkan pengganti Direktur Utama mereka. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan pihaknya akan mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).
Baca juga: DPR pastikan pengganti pimpinan OJK-BEI bukan dari Danantara dan BUMN
Baca juga: Bertemu MSCI Senin, BEI komitmen tingkatkan transparansi-tata kelola
Baca juga: Menko Airlangga tegaskan pemerintah tak menoleransi aksi goreng saham
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
