13 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii menilai Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump perlu diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip penyelesaian konflik Palestina sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Tentu saja, Dewan Perdamaian harus terus diawasi, manakala sudah bertentangan dengan rekomendasi PBB soal isu Palestina. Mengingat PBB walaupun memiliki sisi lemah, sampai hari ini masih menjadi harapan banyak negara di dunia," kata Syaroni saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, dalam jangka pendek Dewan Perdamaian Gaza dinilai lebih berfokus pada upaya mengeksekusi gagasan-gagasan Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui pendekatan ekonomi, khususnya lewat pembangunan infrastruktur.
"Tujuannya adalah untuk menjauhkan kelompok Hamas dari urusan pemerintahan. Sementara itu, untuk kemerdekaan Palestina belum menjadi prioritas utama Trump," katanya.
Syaroni menambahkan, keterlibatan sejumlah negara, termasuk Qatar, Turki, Arab Saudi, Pakistan, Uni Emirat Arab (UAE), dan Indonesia, dapat menjadi jaminan sementara agar Dewan tersebut tidak berubah menjadi proyek bisnis atau real estate internasional.
"Negara-negara Muslim ini memiliki pengaruh di kawasan, sehingga keberadaannya bisa diharapkan menjadi penyalur aspirasi Palestina dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," katanya.
Menurut dia, keterlibatan negara-negara tersebut juga penting untuk mencegah Dewan Perdamaian Gaza dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu, termasuk kepentingan Presiden Trump atau aktor global lain, yang berpotensi mengesampingkan hak-hak rakyat Palestina.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk mencegah masuknya kepentingan bisnis tertentu, para pihak dinilai perlu menetapkan batasan-batasan yang tegas sejak awal pembentukan Dewan Perdamaian Gaza.
BoP merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin dunia yang menandatangani Board of Peace Charter dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Seusai penandatanganan, Presiden Prabowo menilai kehadiran BoP sebagai momentum penting bagi upaya perdamaian global.
Baca juga: RI harus pastikan Dewan Perdamaian tak jadi alat usir warga Gaza
Baca juga: Ekonom wanti-wanti risiko masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
