11 hours ago
1
Seoul (ANTARA) - Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young pada Jumat mengatakan bahwa kementeriannya berencana membahas upaya pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara guna memperkuat pertukaran dan kerja sama antar-Korea dan multilateral.
"Untuk memperkuat pertukaran dan kerja sama antar-Korea dan multilateral, (kementerian) berencana membahas dan mengupayakan pelonggaran sanksi," kata Chung seperti dikutip oleh kantor berita Yonhap.
Ada beberapa argumen yang menyerukan penguatan sanksi terhadap Korea Utara, tetapi, secara realistis, sanksi terhadap Pyongyang dinilai sudah tidak efektif, imbuh menteri tersebut.
Chung menambahkan bahwa sebagian besar perdagangan luar negeri Korea Utara, terutama dengan China, kini sebagian dilakukan di luar kendali yang efektif, sementara Pyongyang menganggap sanksi itu sendiri sebagai tindakan yang paling bermusuhan.
Dia juga mengatakan bahwa Korut memandang upaya untuk melakukan dialog dengannya sambil tetap memberlakukan sanksi sebagai hal yang tidak dapat diterima.
Selain itu, Chung menyebutkan perlunya menciptakan mekanisme transaksi keuangan guna memfasilitasi perdagangan luar negeri Korea Utara bahkan di tengah pemberlakuan sanksi.
Dia berbicara tentang perlunya membangun sistem yang memungkinkan Korut untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan, seperti barang-barang pokok, produk kebersihan, atau obat-obatan, sebagai imbalan atas ekspor sumber daya mineral dan logam tanah jarang, dengan pembayaran transparan yang dilakukan ke rekening yang dapat dilacak.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Korut uji coba rudal jelajah jelang kunjungan Trump ke Korsel
Baca juga: Korsel, AS bahas Korut di tengah beda sikap antarkementerian di Seoul
Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
