1 week ago
9
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyoroti maraSULknya kasus bullying yang terjadi di generasi muda. Ia mengingatkan, peristiwa macam ini punya potensi besar merusak masa depan generasi muda Indonesia.
“Bullying ini buat saya sebagai orang yang muda, itu berbahaya sekali. Dan itu bisa bukan hanya menghancurkan, tapi merusak, merusak betul-betul, menghantui masa depan generasi muda Indonesia,” ucap Sultan, di kompleks DPR-MPR Senayan, Selasa (25/11).
Sultan menyebut, perlu ada lembaga-lembaga yang mampu memastikan pengawasan secara ketat agar peristiwa serupa tak terulang, bahkan hingga tingkat desa.
“Lalu kita juga prihatin, sekaligus juga kita meminta pihak-pihak yang memang harusnya menjadi frontline-nya dalam hal ini ya, memastikan agar ke depan itu tidak terjadi lagi. Pengawasan kita harus diperketat,” lanjutnya.
Sultan menilai bahwa struktur pemerintahan di level desa kini semakin informatif dan digital, sehingga kasus apa pun dapat cepat terpantau. Namun ia menekankan pentingnya antisipasi, bukan hanya bergerak setelah kejadian.
“Jadi setiap saat sebenarnya praktik apa pun yang terjadi di negara kita pasti cepat tertangkap. Tapi kan kita enggak mau justru setelah kejadian baru kita bergerak. Kalau bisa sih antisipasi. Makanya pengawasan harus diperketat,” kata dia.
Ia mendorong kementerian terkait, termasuk Kementerian PPA, Kemendikbud, hingga pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pembentukan status darurat atau task force khusus bullying.
“Makanya kalau bisa sih kita mau menyampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kementerian PPA, Kementerian Pendidikan, kalau perlu—dan Pemda juga—kalau perlu dibuat status semacam apa namanya, task force atau darurat bullying,” ungkapnya.
Sultan menutup dengan menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan yang nyata kepada anak-anak dan remaja.
“Pada posisi secara psikologi mereka takut sekali. Nah, sudah selayaknya memang, ya Presiden tentu tidak mungkin pikirin semua, tapi kan perangkat banyak. Jadi sekali lagi kami menyampaikan duka mendalam kepada korban, kita prihatin, kita simpati, kita berempati, tapi yang paling penting stakeholder negara yang memang menjadi leading sektor-nya itu harus betul-betul berada pada posisi paling depan untuk memastikan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
