11 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa upaya intensif terus ditempuh untuk memastikan cita-cita Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau UNHRC, tercapai pada 2026.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam temu media di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa jabatan Presiden Dewan HAM PBB dirotasi selama setahun sekali antara negara-negara anggotanya yang digolongkan menurut kawasan geografis, dan tahun depan adalah giliran kawasan Asia Pasifik.
“Proses pencalonannya masih terus berlangsung. Kami selalu berkonsultasi dan berkomunikasi secara intensif dengan negara-negara di grup Asia Pasifik supaya Indonesia bisa maju menjadi Presiden Dewan HAM PBB,” kata Yvonne.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengajukan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Suryodipuro sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB.
Apabila Indonesia berhasil mengisi jabatan Presiden Dewan HAM PBB pada 2026, hal tersebut akan menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia, tutur Yvonne.
Senada, Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menjelaskan bahwa kepemimpinan di Dewan HAM PBB memungkinkan Indonesia memajukan isu dan agenda HAM baik di dalam negeri maupun dalam situasi yang lebih luas di tingkat global.
“Dengan menjadi ketua Dewan HAM PBB, Indonesia akan punya banyak kesempatan untuk memajukan agenda HAM,” kata Nabyl.
Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya menegaskan komitmen pihaknya memperjuangkan supaya Indonesia bisa “merebut” presidensi Dewan HAM PBB tahun depan dalam momentum Hari HAM Sedunia ke-77.
“Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini: Kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai saat menyampaikan pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, Rabu (10/12) malam.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Rabu (17/12) mengatakan bahwa target keketuaan tersebut merupakan keinginan bersama.
Ia menuturkan Indonesia sudah beberapa kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, tepatnya sebanyak enam kali, dan dalam pemilihan terkini pada Oktober 2023 berhasil meraih dengan suara tertinggi (186 suara).
Bahkan, sambung dia, pada tahun 2024 Indonesia, yang diwakili oleh Duta Besar Febrian Ruddyard, menjabat sebagai salah satu Wakil Presiden Dewan HAM PBB.
Baca juga: Menko Yusril: Target RI jadi presiden Dewan HAM PBB keinginan bersama
Baca juga: Hari HAM Sedunia, Natalius Pigai ingin RI jadi presiden Dewan HAM PBB
Baca juga: Utusan Khusus Australia dukung Indonesia jadi ketua Dewan HAM PBB
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
