Bank of Japan Tahan Suku Bunga di 0,75 Persen Jelang Pemilu

Jelang pemilihan umum, Bank of Japan (BOJ) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di tengah volatilitas pasar yang dipicu kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal, inflasi, dan ketegangan geopolitik.

Keputusan hasil rapat kebijakan selama dua hari yang berakhir pada Jumat (23/1) tersebut menetapkan suku bunga kebijakan tetap di level 0,75 persen, sejalan dengan ekspektasi pasar.

Salah satu anggota dewan, Hajime Takata, memberikan suara menentang keputusan tersebut dan mengusulkan kenaikan suku bunga menjadi 1 persen. Ia menilai, target inflasi BOJ sebesar 2 persen hampir tercapai dan terdapat risiko inflasi yang lebih tinggi ke depan.

“Karena BOJ baru saja menaikkan suku bunga pada Desember, bank sentral saat ini mengambil sikap menunggu dan melihat,” kata peneliti eksekutif di NLI Research Institute Tsuyoshi Ueno, dikutip dari Japan Times.

BOJ menaikkan suku bunga kebijakan dari 0,5 persen menjadi 0,75 persen pada bulan lalu, yang merupakan kenaikan pertama sejak Januari 2025. Langkah ini membuat tingkat bunga pinjaman di Jepang kini berada di posisi tertinggi dalam sekitar 30 tahun terakhir.

Selan itu, keputusan tersebut dipandang sebagai upaya untuk menahan pelemahan yen, tetapi belum berhasil menopang nilai tukar mata uang tersebut, yang masih diperdagangkan di kisaran 157 yen per dolar AS atau lebih lemah.

Obligasi pemerintah Jepang juga mengalami pelemahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Imbal hasil obligasi acuan tenor 10 tahun sempat menyentuh 2,38 persen pada Selasa (20/1), level tertinggi dalam 27 tahun. Harga obligasi pun bergerak berlawanan arah dengan imbal hasil. Tekanan kenaikan imbal hasil tidak hanya dipicu oleh sikap kebijakan BOJ, tetapi juga oleh kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal Jepang yang diperkirakan akan semakin ekspansif.

Imbal hasil obligasi 10 tahun berada di kisaran 1,6 persen sebelum Perdana Menteri Sanae Takaichi menjabat pada Oktober lalu, tetapi terus meningkat sejak saat itu. Takaichi dikenal luas sebagai sosok yang cenderung longgar dalam kebijakan fiskal dan moneter.

Takaichi membubarkan Majelis Rendah (setara DPR) pada Jumat (23/1), dan pemilu dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari. Dengan tingkat persetujuan kabinet yang tetap tinggi, Takaichi diperkirakan akan meraih kemenangan besar dan mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.

Ueno menyatakan, karena persoalan mendasarnya terletak pada kebijakan fiskal pemerintah, langkah apa pun yang diambil BOJ hanya akan memberikan dampak terbatas.

“Tidak ada solusi instan dalam perangkat kebijakan BOJ yang mampu menahan pelemahan yen sekaligus menekan kenaikan suku bunga secara bersamaan,” ujar Ueno.

Ueno menambahkan, jika BOJ melakukan pembelian obligasi darurat atau merevisi rencana pengurangan pembelian aset (tapering) untuk menekan kenaikan imbal hasil, langkah tersebut akan dipersepsikan sebagai pergeseran ke arah pelonggaran moneter.

“Yen sangat mungkin akan kembali melemah,” ujarnya.

Dalam konferensi pers usai rapat kebijakan pada Jumat (23/1), Gubernur BOJ Kazuo Ueda mencatat suku bunga jangka panjang meningkat dengan cukup cepat. Ia mengatakan BOJ dapat turun tangan dalam kondisi luar biasa.

“Kami dapat melakukan operasi pasar secara fleksibel untuk memfasilitasi pembentukan suku bunga yang stabil di pasar,” ujar Ueda.

Terkait laju kenaikan suku bunga, Ueda kembali menegaskan sikap BOJ untuk menaikkan suku bunga apabila kondisi ekonomi dan inflasi membaik serta sesuai dengan proyeksi bank sentral.