14 hours ago
7
Home > Umum Saturday, 25 Oct 2025, 15:22 WIB
Yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jabar, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Edi YusufBANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).
KDM atau sapaan Gubernur Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kedatangan dirinya untuk meminta BPK Perwakilan Jabar melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar.
“Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jabar, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit,” tegas KDM.
Ia menilai bahwa dengan audit dari BPK akan diketahui bahwa Pemdaprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik atau tidak.
Saat ini pun audit keuangan Pemdaprov Jabar oleh BPK sedang berjalan dan rutin dilakukan.
"Nanti bisa terlihat apakah Pemprov Jabar, satu, memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik, baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat,” ujar KDM.
BPK juga menilai apakah Pemdaprov Jabar melakukan belanja dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut KDM, hal ini yang menjadi orientasi sehingga hasil belanja dapat dimanfaatkan publik.
Ia menegaskan langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja Pemdaprov Jabar dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik.***
