Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran intervensi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terhadap independensi Bank Indonesia (BI) bila resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI nantinya.
Purbaya, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan proses pengambilan keputusan BI seharusnya bersifat musyawarah mufakat, sehingga pendapat satu orang tak serta merta menjadi keputusan mutlak kebijakan bank sentral.
“Deputi gubernur harusnya bukan satu orang. Ada tujuh. Nggak bisa satu orang memengaruhi semuanya, harus diskusi antara mereka saja nanti,” ujar Purbaya.
Terkait jabatan politik Thomas, Purbaya berpendapat wakilnya itu akan melepaskan keterlibatan dalam partai dan menjadi independen sebelum proses fit and proper test Deputi Gubernur BI.
Baca juga: Deputi Gubernur BI mundur, nama Wamenkeu muncul sebagai kandidat
Sementara menyoal sokongan terhadap program pemerintah, Purbaya memastikan tak akan melibatkan BI dalam pendanaan program pembangunan.
Menkeu pun menyebut publik akan mudah mengetahui bila terjadi intervensi berlebihan oleh pemerintah terhadap bank sentral.
“Kami akan jaga independensi bank sentral semaksimal mungkin. Kalau waktu tahun 2020 kan ada krisis yang besar sekali sehingga harus disamakan kebijakannya, kalau sekarang nggak. Dalam pengertian, saya nggak akan "memeras" bank sentral untuk membiayai program pembangunan kita,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman berpendapat pertukaran jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tak menambah beban rupiah asal independensi bank sentral tetap terjaga.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.







































