Membangun kapasitas ruang fiskal yang berkesinambungan

Jakarta (ANTARA) - Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, ruang fiskal Indonesia berada dalam tekanan yang semakin kuat ketika pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang ambisius hingga 8 persen.

Dengan belanja negara sekitar Rp3.842 triliun dan pendapatan negara sekitar Rp3.153 triliun, defisit anggaran dijaga pada kisaran 2,6–2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara nominal, angka ini masih memberi sinyal kebijakan fiskal yang ekspansif, tapi secara struktural ruang fiskal yang benar-benar fleksibel relatif terbatas karena sebagian besar belanja sudah terikat pada kewajiban rutin seperti bunga utang, belanja pegawai, subsidi, dan transfer ke daerah.

Tentunya hal tersebut membuat kapasitas APBN untuk menjadi motor utama akselerasi pertumbuhan ekonomi menghadapi keterbatasan yang tidak kecil. Target pertumbuhan 8 persen mensyaratkan dorongan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan tren pertumbuhan Indonesia dalam satu dekade terakhir yang berada di kisaran 5 persen.

Selanjutnya ruang fiskal yang tersisa akan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2026, tekanan terhadap ruang fiskal meningkat karena hadirnya program berskala besar seperti Makanan Bergizi Gratis, yang menyerap ratusan triliun rupiah, disamping amanat belanja pendidikan minimal 20 persen APBN dan belanja kesehatan yang juga terus meningkat.

Program-program ini berpotensi memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan daya beli masyarakat, namun efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat bertahap dan jangka menengah, bukan lonjakan cepat. Implikasinya, ruang fiskal 2026 lebih tepat dipahami bukan dari besaran nominal tertentu, melainkan dari tingkat keleluasaan pemerintah dalam mengatur ulang prioritas belanja.

Oleh karena itu dengan ruang fiskal yang semakin “terkunci”, kemampuan APBN untuk langsung mengungkit investasi produktif, khususnya infrastruktur bernilai tambah tinggi dan industrialisasi, menjadi relatif terbatas jika tidak diimbangi dengan pembiayaan kreatif dan peran swasta yang lebih besar. Implikasinya, ruang fiskal 2026 lebih tepat dipahami bukan dari besaran nominal tertentu, melainkan dari tingkat keleluasaan pemerintah dalam mengatur ulang prioritas belanja.

Secara faktual mengejar target pertumbuhan 8 persen semata-mata melalui APBN 2026 akan sangat berat, bahkan cenderung tidak realistis jika mengandalkan ruang fiskal yang ada saat ini. APBN tetap penting sebagai jangkar stabilitas dan katalis awal, tetapi pencapaian target tersebut lebih bergantung pada reformasi struktural, peningkatan iklim investasi, efektivitas belanja negara, serta penguatan penerimaan pajak agar ruang fiskal ke depan dapat diperluas.

Untuk itu tanpa perbaikan kualitas belanja dan perluasan basis penerimaan, maka ruang fiskal 2026 lebih berfungsi menjaga momentum pertumbuhan agar tidak melambat ketimbang mendorong lompatan besar menuju pertumbuhan 8 persen yang menjadi target Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.

Baca juga: Kadin: Kenaikan PPN perluas ruang fiskal biayai program rakyat

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.