Melihat Sumber Pendapatan Keuangan Pati, Belanja Apa yang Paling Besar?

Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang ramai akibat demonstrasi terkait kebijakan kenaikan 250 persen PBB-P2. Bupatinya, Sudewo, bahkan diminta segera mundur.

Gara-gara kasus ini, keuangan Kabupaten Pati ikut disorot. Untuk sisi belanja daerah tahun 2025 Pati memiliki anggaran sebesar Rp 2,94 triliun, dari anggaran tersebut belanja pegawai masih menjadi pos yang paling besar.

Dikutip dari postur APBD Kabupaten Pati yang tertera di laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Rabu (13/8), belanja pegawai memiliki anggaran sebesar Rp 1,34 triliun. Dari angka tersebut, realisasinya sudah mencapai Rp 798,59 miliar atau sekitar 59,55 persen.

Selain itu, belanja lainnya menempati posisi kedua dengan alokasi sebesar Rp 770,89 miliar yang sudah terealisasi sebanyak Rp 514,82 miliar atau sekitar 66,78 persen. Untuk pos ini, belanja lainnya terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp 30,80 miliar, belanja bantuan keuangan sebesar Rp 639,95 miliar, belanja hibah sebesar Rp 71,58 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp 15,91 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 12,65 miliar.

Di posisi ketiga, pos belanja terbesar adalah belanja barang dan jasa. Pada pos ini, anggarannya mencapai Rp 613,63 miliar dengan realisasi sebesar RP 261,46 miliar atau 42,61 persen.

Pada urutan terakhir, terdapat belanja modal dengan alokasi sebesar Rp 214,65 miliar dan realisasi sebesar Rp 115,62 miliar atau 53,86 persen. Secara keseluruhan, belanja daerah sebesar Rp 2,94 triliun sudah terealisasi sebesar Rp 1,69 triliun atau 57,50 persen.

Terkait pendapatan daerah, Kabupaten Pati memiliki anggaran atau pagu sebesar Rp 2,87 triliun dengan tingkat realisasi 62,30 persen atau setara dengan Rp 1,78 triliun.

Pendapatan tersebut didapat dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 548,51 miliar, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 2,18 triliun dan pendapatan lainnya sebesar Rp 132,22 miliar.

Untuk PAD, pendapatan didapat dari pajak daerah sebesar Rp 255,48 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 257,48 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 29,86 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 5,76 miliar.

Sementara untuk TKDD, Kabupaten Pati mendapat TKDD sebesar Rp 2,18 triliun dengan realisasi 61,45 persen atau Rp 1,34 triliun. Untuk pendapatan lainnya sebesar Rp 132,22 miliar, angka tersebut didapat secara keseluruhan dari pendapatan transfer antar daerah yang saat ini sudah terealisasi sebesar Rp 79,84 miliar.

Terkait demonstrasi hari ini, yang diakibatkan oleh kebijakan kenaikan 250 persen PBB-P2, sebenarnya kebijakan tersebut sudah dibatalkan akibat adanya protes dan berbagai keaman.

Meski kebijakan ini sudah dibatalkan, warga tetap menggelar aksi demo. Demo berujung ricuh. Polisi sampai menembakkan gas air mata untuk meredam massa.

Sudewo sempat melontarkan pernyataan yang membuat warga Pati geram. Ketika keputusan PBB naik 250 persen belum direvisi, politikus Gerindra ini menegaskan kebijakannya sudah bulat. Bahkan ia tidak gentar didemo banyak orang.

"Jangankan 5 ribu orang yang demo, 50 ribu orang yang demo pun tidak akan membat...