Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menekankan pentingnya penguatan sisi suplai produk maupun kredit, serta dukungan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu di Jakarta, Rabu menyebutkan potensi ekonomi syariah Indonesia sangat besar, namun perlu diimbangi dengan kesiapan industri dan keberpihakan kebijakan.
Menurut Anggito, ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi secara keseluruhan yang memiliki tiga tantangan dalam pengembangannya.
Tantangan tersebut yakni dari sisi permintaan yang cukup besar karena jumlah penduduk di Indonesia, selanjutnya dari sisi suplai, seperti penyediaan jasa keuangan, jasa produk halal, asuransi halal, dan keuangan syariah.
"Yang ketiga adalah mengenai institusinya, regulator,” ujarnya.
Ia menjelaskan dari sisi permintaan (demand), Indonesia memiliki kekuatan besar karena jumlah penduduk Muslim yang dominan.
Menurut dia, tingginya kebutuhan terhadap produk dan layanan berbasis syariah menjadi peluang yang harus direspons dengan peningkatan kapasitas.
Oleh karena itu, LPS menilai penguatan sisi suplai menjadi kunci utama, seperti penyediaan jasa keuangan syariah, produk halal, asuransi halal, serta berbagai instrumen pendukung lainnya agar mampu memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh.
Selain itu, aspek kelembagaan dan peran regulator juga harus diperkuat, dengan menghadirkan kebijakan yang berpihak dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku ekonomi syariah.
:Saya kira kalau pertanyaannya bagaimana kita memajukan, demand-nya jelas tinggi, suplainya yang harus ditambah, dan pemerintah yang harus lebih berpihak, memberikan kesempatan semakin besar kepada tumbuhnya dari ekonomi syariah Indonesia," kata dia.
Pemerintah mencatat pada periode 2023-2024, Indonesia merupakan negara peringkat pertama investasi terbesar di sektor industri halal yang masuk dalam ekonomi syariah, dengan nilai 1,6 miliar dolar AS.
Adapun total nilai investasi sektor industri halal, dari lima besar negara investasi halal terbesar yaitu, Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Maroko, dan Malaysia tercatat sebesar 5,8 miliar dolar AS.
Baca juga: Soal Moody's, LPS tegaskan fundamental ekonomi RI kuat
Baca juga: LPS yakin momen Ramadhan pacu pertumbuhan kredit
Baca juga: Rapat Paripurna DPR setujui pengganti Anggota Badan Supervisi LPS
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.








































