1 week ago
11
Seoul (ANTARA) - Korea Selatan sedang mempertimbangkan apakah akan memulihkan perjanjian militer 19 September yang ditangguhkan dengan Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea/DPRK), kata kepala keamanan nasional Wi Sung-lac, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Chung dalam sebuah pengarahan kebijakan oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Kementerian Unifikasi.
Dia mengatakan bahwa tim investigasi gabungan militer dan polisi bekerja dengan cepat dan pemerintah akan bertindak segera setelah hasilnya dirilis.
Chung juga menyerukan pemulihan saluran komunikasi antar-Korea. "Semua saluran kontak dan komunikasi antara kedua belah pihak telah terputus, dan kami hanya menyampaikan pesan kami melalui pernyataan publik," katanya. "Ini adalah situasi yang tidak wajar dan tidak normal."
Kim Yo Jong, Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea, pada Selasa (13/1) menuntut agar Seoul "mengakui dan meminta maaf" karena telah melanggar kedaulatan RRDK dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kembali kejadian tersebut, demikian dilaporkan kantor berita resmi RRDK, Korean Central News Agency (KCNA).
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
