.png)
1 day ago
6
Kuala Lumpur (ANTARA) - Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC/SPRM) menyatakan telah memulai penyelidikan terhadap 26 perusahaan yang diduga terlibat dugaan korupsi dalam pengadaan proyek militer.
Laporan Bernama di Kuala Lumpur, Senin, menyatakan, menurut sumber, pemilik semua perusahaan tersebut sedang diselidiki, dan kemungkinan akan ditahan untuk membantu penyelidikan.
"MACC mulai menyelidiki ke-26 perusahaan tersebut di beberapa lokasi di seluruh Lembah Klang, Perak, dan Penang," kata sumber tersebut.
Laporan terkait dugaan korupsi proyek militer ini berawal dari laporan tertanggal 22 Desember 2025, yang dilakukan oleh salah satu tokoh partai politik oposisi Malaysia, Partai BERSATU, Badrul Hisham Shaharin, yang juga dikenal sebagai Chegubard.
Chegubard mengeklaim bahwa pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang ia terima secara anonim, menunjukkan adanya dugaan setoran bulanan, berjumlah puluhan ribu ringgit, ke rekening yang terkait dengan perwira militer senior dan anggota keluarganya.
Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2025, petugas Komisi Anti-Korupsi Malaysia mengunjungi Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF) untuk memeriksa proyek-proyek yang dilaksanakan melalui metode pengadaan tender terbuka, serta pengadaan yang dilakukan di bawah Pusat Tanggungjawab (PTJ) Tentara Angkatan Darat Malaysia.
Pada hari berikutnya, 24 Desember 2025, Komisi Anti-Korupsi Malaysia memanggil tiga orang untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.
Ketua Komisi Anti-Korupsi Malaysia Tan Sri Azam Baki mengatakan bahwa kasus ini sedang diselidiki berdasarkan Pasal 17 dan 23 Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia tahun 2009.
Panglima Tentara Darat
Beberapa media arus utama Malaysia memberitakan dugaan korupsi pengadaan proyek militer ini diduga turut melibatkan Panglima Tentara Darat Malaysia (KSAD Malaysia) Jenderal Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan.
Sejurus dengan hal tersebut, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin menyampaikan Panglima Tentara Darat Malaysia telah diminta untuk cuti sejak 27 Desember 2025, guna memberikan ruang kepada pihak berwenang dalam melakukan penyelidikan.
Berdasarkan hasil investigasi sementara, Komisi Anti-Korupsi Malaysia menemukan bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, terdapat 158 proyek pengadaan Angkatan Darat Malaysia yang nilainya melebihi RM500.000, sedangkan pengadaan di bawah RM500.000 melibatkan 4.521 proyek.
Pemeriksaan awal menemukan bahwa ada beberapa perusahaan yang sering mendapatkan proyek bernilai tinggi dan hal tersebut ditengarai mencurigakan.
Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam beberapa kesempatan menegaskan pemerintahannya tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan praktik rasuah.
Anwar secara gamblang menyebut korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, pejabat kepolisian maupun pejabat militer, akan ditindak tanpa pandang bulu.
Anwar bahkan menekankan rasuah yang melibatkan orang-orang di lingkungan Kantor Perdana Menteri juga tidak luput dari penindakan.
Baca juga: Perangi rasuah, Malaysia anggarkan Rp700 miliar audit 2.000 perusahaan
Baca juga: Pengadilan Malaysia vonis Najib Razak 15 tahun penjara kasus 1MDB
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
