.png)
1 day ago
5
Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar RI (KBRI) di Phnom Penh memperkuat pendataan dan penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.
Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya jumlah WNI yang mendatangi KBRI setelah keluar dari jaringan penipuan daring di sejumlah wilayah Kamboja, menurut keterangan resmi KBRI pada Kamis (22/1).
KBRI menyatakan telah mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait di Indonesia maupun otoritas Kamboja untuk memastikan pelindungan dan pemulangan WNI dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejak 16 Januari lalu, pemerintah Kamboja mengintensifkan operasi pemberantasan penipuan daring yang berujung pada pembubaran sejumlah lokasi sindikat.
Operasi tersebut menyebabkan ribuan warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat operasi penipuan daring.
Hingga 21 Januari, 1.726 WNI tercatat mendatangi KBRI.
Dalam penanganan kasus tersebut, KBRI melakukan wawancara dan asesmen terhadap para WNI guna mengidentifikasi kemungkinan indikasi korban TPPO.
Selain pendataan, KBRI juga memberikan perhatian khusus kepada WNI rentan, termasuk fasilitasi layanan kesehatan serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.
Pada Rabu, Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto berinteraksi langsung dengan sekitar 100 WNI di sekitar KBRI Phnom Penh.
Pada kesempatan itu, ia mendengarkan keterangan dari para WNI terkait pengalaman mereka serta menjelaskan langkah-langkah pelindungan dan fasilitas yang disediakan pemerintah.
Santo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan pelindungan maksimal kepada WNI, khususnya mereka yang terindikasi menjadi korban TPPO.
KBRI juga membantu penyediaan penginapan sementara bagi WNI sambil menunggu proses pemulangan, serta memfasilitasi komunikasi dengan keluarga di Indonesia.
Di sisi lain, KBRI melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja dan memperoleh komitmen percepatan proses deportasi, termasuk keringanan prosedur keimigrasian bagi WNI.
Santo telah bertemu Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn serta Senior Minister dan Ketua Komisi Pemberantasan Penipuan Daring Kamboja (CCOS) Chhay Sinarith guna mendorong kemudahan dan percepatan proses pemulangan WNI.
KBRI Phnom Penh menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi serta memastikan seluruh WNI terdampak memperoleh pelindungan dan bantuan kekonsuleran sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional.
Baca juga: Melonjak, 1.440 WNI korban 'scam' datangi KBRI Phnom Penh dalam 5 hari
Baca juga: KBRI Phnom Penh: 911 WNI keluar dari sindikat penipu daring di Kamboja
Pewarta: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
