.png)
7 hours ago
1
Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan isu terkait perbatasan Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara) turut dibahas dalam sidang kabinet Malaysia yang diselenggarakan di Putrajaya, Malaysia, Jumat.
"Kemarin beberapa media kita (media Malaysia) membuat pemberitaan berdasarkan berita dari media tetangga, terkait tiga desa yang berada di wilayah Indonesia kini dikatakan sebagiannya telah masuk wilayah Malaysia. Jemaah Menteri (kabinet) membincangkan perkara ini," kata Fahmi.
Fahmi yang juga merupakan juru bicara pemerintah Malaysia itu menyatakan proses terkait isu perbatasan Sabah-Kaltara merupakan proses yang sudah lama berlangsung melalui perbincangan kedua negara.
Menurut Fahmi, pemerintah Malaysia telah meminta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) Malaysia untuk menjelaskan terkait hal tersebut.
Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) Malaysia pun – sebagaimana berita sebelumnya – pada Jumat telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pemberitaan yang menyatakan 'Malaysia memberikan 5.207 hektare tanah kepada Indonesia sebagai kompensasi atas masuknya tiga desa di wilayah Nunukan sebagai bagian dari Malaysia, dekat perbatasan Sabah-Kalimantan', adalah tidak tepat.
Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) Dato' Sri Arthur Joseph Kurup menyatakan bahwa perundingan terkait penandaan dan pengukuran di kawasan Outstanding Boundary Problem (OBP) dilaksanakan secara harmonis antara kedua negara, dan tidak didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun perhitungan untung-rugi.
Finalisasi pengukuran perbatasan darat ini dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara pada 18 Februari 2025, setelah melalui proses perundingan teknis yang komprehensif dan transparan selama lebih dari 45 tahun.
Dia menyampaikan komitmen Malaysia dan Indonesia untuk mempercepat penyelesaian isu perbatasan darat di sektor Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara) telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke Malaysia pada 8 Juni 2023.
Adapun pemberitaan terkait isu perbatasan ini cukup ramai diperbincangkan publik di Malaysia maupun Indonesia.
Menyikapi hal ini, Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) meminta media di Indonesia dan Malaysia menyajikan narasi yang akurat dan berimbang terkait proses penyelesaian perbatasan darat Sabah-Kalimantan Utara agar tidak memicu kesalahpahaman publik.
ISWAMI juga berharap pemerintah kedua negara memberikan pengarahan yang memadai kepada media nasional masing-masing agar isu perbatasan dapat dipahami secara utuh dan tidak memunculkan spekulasi negatif di masyarakat.
Baca juga: Soal perbatasan, Malaysia komitmen atas kedaulatan bersama dengan RI
Baca juga: ISWAMI minta media jaga narasi isu perbatasan Sabah–Kaltara
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
